Pengamat Kritik Keras OTT, Operasi Tangkap Tangan Berulang Jadi Bukti Kegagalan Pencegahan

Jakarta, tvOnenews.com - Pegamat kritik keras Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terus dilakukan penegak hukum. 

OTT kasus korupsi yang melibatkan pejabat hingga aparat penegak hukum dinilai sebagai agenda rutin di Tanah Air.

Hal itu disampaikan pengamat hukum dan politik Pieter C Zulkifli.

Menurutnya fenomena OTT, peradilan, dan kekuasaan bukan sebagai peristiwa terpisah, melainkan gejala dari krisis yang lebih dalam, yakni krisis integritas dan keberanian moral. Sebab, tanpa pejabat hukum yang takut Tuhan, hukum mudah tergelincir menjadi sekadar ritual kekuasaan.

Sumber :

• Istimewa

"Di negeri ini, operasi tangkap tangan sudah seperti agenda rutin. Hampir setiap tahun, bahkan hampir setiap bulan, selalu ada pejabat atau aparat penegak hukum yang kembali terjaring. Seolah korupsi adalah ritual tahunan," kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (3/1/2026).

Baca Juga

Hadiri Taklimat Presiden Prabowo, Mardiono: Pemerintah Telah Buktikan Efektivitas dan Kinerjanya dalam Hadapi Ketidakpastian Dunia

"Polanya nyaris seragam, konferensi pers, borgol, janji bersih-bersih, lalu sunyi. Kita gaduh sesaat, lalu lupa. Korupsi pun berlanjut, seolah-olah negara ini rajin menangkap, tetapi malas mencegah," tambahnya.

Mengutip pernyataan Ketua Mahkamah Agung RI, Sunarto, yang mengucapkan kalimat sederhana namun menohok, yaitu 'percuma hakim pintar jika tidak takut kepada Tuhan'.

Menurutnya, pernyataan itu datang di saat yang tepat atau justru di saat yang paling genting. Sebab, persoalan hukum hari ini bukan lagi soal kurangnya aturan atau lemahnya lembaga, melainkan krisis karakter.

"Indonesia tidak kekurangan orang cerdas di ruang-ruang kekuasaan. Yang langka adalah mereka yang berani berhenti sebelum melanggar batas," katanya.

Pieter Zulkifli menyebut bila 2025 memperlihatkan wajah peradilan yang semakin paradoks. Di satu sisi, penindakan berjalan melalui OTT hingga menjatuhkan vonis.

Di sisi lain, kasus serupa justru terus bermunculan dari lembaga yang sama. Dia menilai jika hal itu menandakan satu hal, yaitu hukum bekerja di hilir, tetapi rusak di hulu.

"Kita rajin memadamkan api, tetapi membiarkan gudang bensin tetap terbuka. Di titik inilah Machiavelli terasa terlalu aktual untuk diabaikan. Lima abad lalu, ia menulis bahwa tujuan utama penguasa bukanlah kesejahteraan rakyat, melainkan merebut dan mempertahankan kekuasaan," katanya.