HMI Aceh Minta Pemerintah Pastikan Distribusi Logistik untuk Pengungsi Bencana Sumatera

Jakarta, tvOnenews.com - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) meminta pemerintah untuk memastikan distribusi logistik bencana Sumatera.

Diketahui, banjir dan longsor hidrometeorologi meluluhlantakkan Aceh. Hampir seluruh wilayah provinsi terdampak. Rumah-rumah terendam, ladang rusak, akses hidup terputus, dan ribuan warga kehilangan rasa aman dalam waktu singkat.

"Posko pengungsian terbatas, logistik tidak merata, dan layanan dasar berjalan ala kadarnya. Ini bukan sekadar kelalaian teknis ini adalah kegagalan moral. Kondisi memilukan terjadi di berbagai kabupaten di Aceh, mulai dari Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Bireuen, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh tengah,Subulussalam, Langsa, Lhokseumawe, hingga Aceh Singkil."

"Banjir hampir melanda seluruh Aceh, menjadikan krisis ini sebagai bencana kemanusiaan berskala luas," kata Nirwanda Hendriansyah, Ketua Satgas Penanganan Bencana HMI Aceh, kepada wartawan, Minggu (4/1).

Di Kecamatan Bandar Pusaka dan Kecamatan Sekarak, lanjutnya, penderitaan terasa berlipat. Listrik belum dilakukan penanganan, malam dilalui dalam gelap total.

"Untuk sekadar memasak, warga terpaksa menggunakan kayu dari puing-puing reruntuhan rumah mereka sendiri. Kusen, papan dinding, dan sisa atap yang hancur dibakar agar dapur darurat tetap menyala," ungkapnya.

"Situasi ini terasa semakin getir karena terjadi berdekatan dengan peringatan 21 tahun Tsunami Aceh, 26 Desember 2004 tragedi besar yang dahulu meluluhlantakkan wilayah barat–selatan Aceh dan Banda Aceh, meninggalkan trauma mendalam yang tak pernah benar-benar sembuh," ucapnya.

"Hari ini, trauma itu kembali hadir. Air kembali naik, rakyat kembali mengungsi, dan ketakutan lama kembali hidup. Seolah Aceh terus diuji, sementara pelajaran sejarah tidak pernah benar-benar diambil," sambung Nirwanda.

Menurutnya Aceh bukan wilayah asing bagi bencana. Seharusnya pengalaman panjang ini melahirkan sistem penanganan yang cepat, adil, dan manusiawi.

"Kami menolak narasi bahwa ini sekadar “bencana alam”. Rakyat Aceh tidak butuh simpati simbolik; mereka butuh kehadiran negara yang bekerja, bukan sekadar terlihat," tegasnya.

Badko HMI Aceh mendesak pemerintah pusat untuk memastikan distribusi logistik yang merata, cepat, dan transparan.

"Dan kami, sebagai aktivis, akan terus berdiri di barisan rakyat bukan di balik kamera," pungkas Nirwanda.