Kecam Penangkapan Presiden Venezuela, Anggota DPR Desak Pemerintah Indonesia Protes Tindakan AS

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mendesak Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk menyatakan sikap penentangan terhadap tindakan militer Amerika Serikat (AS) di Venezuela. 

Menurutnya, aksi sepihak tersebut merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap kedaulatan sebuah negara.

Hasanuddin menegaskan bahwa sikap Indonesia harus berpijak pada nilai-nilai dasar negara. 

"Landasan sikap Indonesia sudah sangat jelas dan tegas, yaitu mendukung kemerdekaan setiap bangsa dan menolak pelanggaran kedaulatan, sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945," ujarnya di Jakarta, Minggu (4/1).

Ia mendorong agar Indonesia, sebagai anggota komunitas global, bergerak proaktif melalui jalur diplomasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Langkah ini dinilai penting untuk mengembalikan penyelesaian konflik ke koridor hukum internasional yang berlaku.

“Indonesia harus ikut menjaga marwah PBB sebagai lembaga internasional yang mampu menyelesaikan konflik global secara beradab, adil, dan berbasis hukum. Inilah perwujudan nyata dari politik luar negeri bebas aktif yang selama ini kita junjung,” tegas legislator dari PDI Perjuangan tersebut.

Selain masalah kedaulatan, Hasanuddin menyoroti dampak besar bagi ekonomi dunia mengingat posisi Venezuela sebagai pemilik cadangan minyak mentah terbesar di dunia. Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro diprediksi akan mengacaukan pasar energi global.

Hasanuddin memperingatkan pemerintah untuk segera menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga minyak yang dapat membebani kas negara. 

“Pemerintah Indonesia harus mewaspadai dampak ekonomi global, khususnya potensi lonjakan harga minyak, dan menyiapkan skenario mitigasi guna menjaga kesehatan fiskal APBN serta stabilitas ekonomi nasional,” tuturnya.

Lebih jauh, purnawirawan jenderal TNI ini menilai jatuhnya kekuasaan di ibu kota Venezuela dalam waktu singkat menjadi pelajaran pahit bagi setiap bangsa. Ia menggarisbawahi pentingnya harmoni antara militer, pemerintah, dan rakyat.

Menurut Hasanuddin, penangkapan seorang presiden di negaranya sendiri oleh pasukan asing mengindikasikan adanya keretakan internal yang serius. 

"Ini menunjukkan adanya runtuhnya dukungan politik publik serta rendahnya kesiagaan pertahanan, atau bahkan indikasi pembiaran dari unsur militer di negara tersebut,” katanya.

Ia berpesan agar Indonesia memperkuat benteng nasional melalui legitimasi rakyat dan kesiapan pertahanan yang matang. 

“Kedaulatan negara tidak hanya dijaga oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh legitimasi politik yang kuat di mata rakyatnya sendiri,” ujarnya.

Turut diketahui, ketegangan ini bermula saat Presiden AS Donald Trump secara mengejutkan mengumumkan melalui platform Truth Social pada Sabtu (3/1) bahwa militer AS telah melakukan operasi besar di Venezuela.

"Amerika Serikat telah berhasil melancarkan serangan besar-besaran terhadap Venezuela," tulis Trump. 

Ia juga mengonfirmasi bahwa Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya telah ditangkap dan dibawa keluar dari wilayah Venezuela. (ant/dpi)