Polemik Wacana Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD, Rocky Gerung Beri Pesan Menohok

Jakarta, tvOnenews.com - Rencana Pemerintah Indonesia merubah mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui putusan DPRD menuai pro-kontra.

Akdemisi sekaligus pengamat politik, Rocky Gerung menyoroti wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang mengarah pada pemilihan melalui DPRD.

Menurut Rocky, prinsip dasar pemilu demokratis tidak boleh menghilangkan peran langsung rakyat dalam menentukan pemimpinnya.

“Pemilu demokratis artinya, suara rakyat tak boleh pakai joki,” kata Rocky Gerung kepada tvOnenews.com, Selasa (6/1/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Rocky saat dimintai pandangan terkait wacana Pilkada yang dipilih melalui DPRD, yang dinilai sebagian kalangan berpotensi menjadi kemunduran demokrasi.

Sebelumnya, wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan secara langsung oleh rakyat, kembali disuarakan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

Baca Juga

Jakarta Hadapi Masalah Sampah, Anggota DPRD Minta Pemprov Libatkan Masyarakat

“Jadi, saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik, ayo marilah kita berani, berani memberi solusi kepada rakyat kita, demokratis tapi jangan buang-buang uang,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, jika DPRD sudah dipilih rakyat, maka lembaga tersebut dapat sekaligus memilih gubernur hingga bupati dan wali kota.

“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” ujar dia. Prabowo menyebut, sistem tersebut sudah dipakai sejumlah negara, mulai dari Malaysia, India, Inggris hingga Kanada dan Australia.

“Negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah,” ucap dia.

Wacana ini sejatinya bukan barang baru. Sejak awal menjadi presiden Prabowo pernah menggulirkannya saat berpidato dalam HUT ke-60 Partai Golkar, di Bogor, Kamis (12/12/2024).

Ketika itu, dia menyoroti tingginya biaya pilkada langsung yang disebut menghabiskan anggaran negara, maupun biaya politik kandidat hingga triliunan rupiah hanya dalam satu hingga dua hari.

“Ketum Partai Golkar salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDI-P, kawan-kawan partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh politik masing-masing," ujar Prabowo, dalam acara HUT ke-60 Golkar di Bogor, Kamis (12/12/2024).

Dia pun membandingkan sistem pemilu Indonesia dengan negara tetangga yang dinilai lebih efisien, karena hanya menggelar satu kali pemilihan legislatif daerah. Para anggota DPRD selanjutnya yang memilih kepala daerah.(rpi/raa)