Retret Hambalang Bahas Gaza, Prabowo Matangkan Rencana Kirim Pasukan Perdamaian TNI

Hambalang, tvOnenews.com — Isu global turut menjadi perhatian serius Presiden RI Prabowo Subianto dalam agenda retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026) malam hari.

Di luar pembahasan prioritas domestik seperti swasembada pangan dan penanganan bencana, pemerintah kembali mengulas rencana pengiriman pasukan perdamaian TNI ke Gaza.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan perkembangan situasi di Gaza dipaparkan secara khusus oleh Menteri Luar Negeri dalam forum tersebut.

Pemerintah, kata dia, terus memantau dinamika kawasan dan menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan.

“Paparan kemudian dilanjutkan oleh Menteri Luar Negeri terkait kondisi dan situasi di Gaza. Pemerintah Indonesia terus mengikuti perkembangan rencana pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah tersebut,” kata Prasetyo kepada wartawan usai retret, dikutip Rabu (7/1/2026).

Rencana keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian di Gaza sebelumnya telah disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada 24 November 2025.

Baca Juga

Langkah Cepat Wakil Ketua DPR RI Tangkal Ancaman PHK Massal Tuai Respons Positif

Dalam skema tersebut, pasukan TNI akan diterjunkan sebagai bagian dari Pasukan Pemelihara Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kontingen Indonesia direncanakan dipimpin oleh seorang perwira tinggi berpangkat jenderal bintang tiga.

Struktur pasukan akan terdiri atas tiga Brigade Komposit yang mencakup satu Batalyon Kesehatan, satu Batalyon Zeni Konstruksi serta Batalyon Bantuan dan Bantuan Mekanis.

Selain personel, misi ini juga akan diperkuat dengan berbagai alat utama sistem persenjataan (alutsista) pendukung.

Di antaranya helikopter, pesawat angkut C-130 Hercules serta dua Kapal Rumah Sakit milik TNI Angkatan Laut yang dilengkapi helikopter di atas kapal.

Meski demikian, hingga kini pemerintah belum mengumumkan jadwal pasti pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.

Pemerintah menegaskan seluruh persiapan akan disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan serta mandat resmi dari PBB. (agr/nsi)