Pilkada Langsung Dinilai Lebih Mahal, Golkar Siapkan Skema Lewat DPRD tapi Tetap Libatkan Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com – Tingginya biaya politik dalam pelaksanaan Pilkada langsung menjadi salah satu alasan Partai Golkar mengkaji ulang sistem pemilihan kepala daerah.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan faktor biaya menjadi pertimbangan utama menguatnya usulan Pilkada lewat DPRD.

“Pertimbangan yang mengemuka mengembalikan Pilkada ke DPRD, yang utama adalah terkait tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung. Bukan hanya biaya penyelenggaraannya saja, namun juga biaya politik ‘lainnya’ yang juga jauh lebih tinggi,” kata Doli, Rabu (7/1/2026).

Meski demikian, Doli menegaskan opsi Pilkada langsung tetap dipertimbangkan karena berkaitan dengan prinsip demokrasi dan otonomi daerah.

“Sementara tetap dimasukkannya opsi Pilkada secara langsung karena mempertimbangkan prinsip demokrasi (pelibatan rakyat), serta prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah kita,” ujarnya.

Wakil Ketua Baleg DPR RI itu menjelaskan, selama ini Tim Kajian Politik DPP Partai Golkar telah bekerja selama 1,5 tahun dan menyusun tiga opsi Pilkada.

Baca Juga

Perkuat Golkar untuk Pemilu 2029, Ketum Kosgoro Perintahkan Kader Sadar Medsos: Kita Perang di Udara

“Untuk Pilkada, tim merekomendasikan ada 3 opsi. Opsi pertama, pelaksanaan Pilkada tetap secara langsung seperti saat ini. Opsi kedua, pelaksanaan Pilkada oleh DPRD. Opsi ketiga, pelaksanaan Pilkada oleh DPRD untuk Pemilihan Gubernur dan Pilkada secara asimetris/hybrid untuk Pemilihan Bupati/Walikota,” jelasnya.

Jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, Doli mengatakan Golkar menyiapkan konsep baru agar pelibatan publik tetap berjalan.

“Konsep baru ini berupaya mengakomodir dan menggabungkan dua prinsip, yaitu prinsip demokrasi (pelibatan rakyat) dan prinsip penyelenggaraan Pilkada yang murah, efisien, dan bebas praktik moral bazar pemilu,” katanya.

Pelibatan rakyat, lanjut Doli, bisa dilakukan sejak tahap rekrutmen hingga seleksi calon.

“Sekalipun pemilihan akhirnya dilaksanakan oleh anggota DPRD, namun sebelumnya bisa dibuat tahap-tahap yang bisa melibatkan publik,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan agar pemilihan di DPRD dilakukan secara terbuka untuk mencegah praktik transaksional.

“Pemilihan bisa dilakukan dengan voting secara terbuka,” kata Doli.

Selain itu, Doli mengusulkan agar Pilkada hanya memilih kepala daerah tanpa wakil.

“Terakhir, saya sendiri mengusulkan agar Pilkada hanya untuk memilih Kepada Daerah nya saja, bukan paket Kepala dan Wakil Kepala Daerah,” pungkasnya.