Kadin Dorong Hilirisasi Pangan dan Ekonomi Daerah di 2026: Jembatan Makro ke Mikro Harus Jalan

Jakarta, tvOnenews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan fokus strategisnya pada 2026 adalah penguatan ekonomi daerah, pemberdayaan pelaku usaha lokal, serta percepatan hilirisasi pangan.

Langkah tersebut dinilai penting di tengah keterbatasan APBD di banyak provinsi dan perlunya distribusi likuiditas dari pusat ke lapangan.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menjelaskan bahwa Kadin pusat tidak hanya berperan pada diplomasi bisnis global, tetapi juga pada sektor ekonomi domestik, khususnya luar Jawa.

“Yang pertama bagaimana Kadin Pusat bisa membantu Kadin Provinsi itu ada pemberdayaan ekonomi di daerah, di tengah bisa dibilang APBD-nya ini terbatas,” ujar Anindya usai menggelar Rapat Pengurus Harian di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2026).

Ia menyebut salah satu tantangan krusial ekonomi 2026 ialah memastikan likuiditas dan pertumbuhan makro dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha kecil.

“Dan yang kedua kita melihat bagaimana likuiditas yang ada di pusat bisa trickle down atau menurun sampai ke lapangan. Yang tadi bahasanya dibicarakan adalah jembatan dari makro ekonomi ke mikro ekonomi,” tegasnya.

Baca Juga

Pemerataan Gizi, Wilayah 3T Mulai Dibangun Dapur SPPG

Anindya mengatakan agenda hilirisasi pangan menjadi salah satu instrumen pengungkit ekonomi daerah, termasuk pemanfaatan program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Dan yang ketiga ialah bagaimana bisa memanfaatkan program-program pemerintah yang sudah jalan seperti MBG supaya hilirisasi pangan misalnya,” ucapnya.

Ia menilai sektor pangan kini berada pada momentum yang tepat karena kebutuhan domestik terhadap telur, susu, sayur, protein, dan komoditas pangan lainnya terus meningkat.

“Pangan itu bisa benar-benar memberdayakan karena sekarang kan telur, susu, sayur mayur, protein itu sangat dibutuhkan di pulau ke daerah masing-masing,” katanya.

Menurutnya, fokus Kadin di 2026 akan digeser dari diskursus kebijakan menuju tahap implementasi di lapangan.

“Nah jadi hal-hal tersebut kita ingin lakukan jadi tahun ini KADIN akan lebih fokus kepada implementasi dan fokus kepada substansinya,” ujar Anindya.

Meski keterbatasan APBD menjadi isu daerah, Anindya menilai pemerintah tetap memiliki ruang prioritas untuk mendorong ekonomi melalui pariwisata.