Purbaya Yudhi Sadewa Tegaskan Kemenkeu Beri Pendampingan Hukum Usai Ada Pejabat Pajak Terjaring OTT KPK

“Sementara ada ratusan juta rupiah dan ada juga valas,” kata Fitroh Rohcahyanto, dikutip dari Antara.

Fitroh menjelaskan, KPK masih mendalami dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang telah diamankan dalam OTT.

Kasus ini kembali menjadi sorotan publik mengingat sektor perpajakan merupakan salah satu tulang punggung penerimaan negara. Praktik suap atau penyalahgunaan kewenangan di sektor ini dinilai berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan nasional.

Menanggapi situasi tersebut, Purbaya menekankan pentingnya menjaga profesionalisme aparatur negara, khususnya di lingkungan Kemenkeu. Ia menyatakan bahwa pendampingan hukum tidak menghilangkan kewajiban setiap pegawai untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum apabila terbukti bersalah.

“Pendampingan itu memastikan hak-hak hukum terpenuhi, tapi proses hukum tetap berjalan. Kalau memang ada pelanggaran, tentu ada konsekuensi hukum yang harus dijalani,” tegasnya.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan siap kooperatif dan menghormati langkah KPK dalam mengusut kasus tersebut. DJP menegaskan komitmennya untuk mendukung penegakan hukum serta terus memperkuat pengawasan internal guna mencegah praktik serupa terulang.

Baca Juga

Profil Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi Nonaktif yang Jabatannya Dicopot Kemendagri

Sebagai informasi, sepanjang tahun 2025, KPK tercatat telah melakukan sedikitnya 11 operasi tangkap tangan di berbagai sektor. OTT menjadi salah satu instrumen penegakan hukum yang dinilai efektif dalam mengungkap praktik korupsi yang bersifat transaksional dan tertutup.

Kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak ini diharapkan dapat menjadi momentum evaluasi dan pembenahan sistem pengawasan di lingkungan perpajakan. Pemerintah dan aparat penegak hukum didorong untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas guna menjaga kepercayaan publik serta memastikan penerimaan negara dikelola secara bersih dan bertanggung jawab. (nsp)