Kisah Soeharto Ditempeleng Ahmad Yani dan Dipecat AH Nasution, Tak Lama Kemudian Justru Berkuasa

Sosok Presiden kedua RI Soeharto ketika masih menjadi Jenderal TNI pada kasus pemberontakan G30S/PKI 1965 menjadi sosok yang paling disorot.

Pria berjuluk The Smiling Jenderal tersebut merupakan pejabat TNI yang selamat, dimana saat itu beberapa Jenderal menjadi korban pembunuhan pada tragedi lubang buaya.

Pertanyaan yang selalu muncul hingga saat ini salah satunya adalah mengapa pasukan Cakrabirawa tidak menjadikan Soeharto yang akala itu menjabat sebagai Pangkostrad sebagai target juga?

Mantan Wakil Perdana Menteri Indonesia di era tahun 1960-an, Soebandrio, menerbitkan memoar berjudul 'Kesaksianku Tentang G30S' pada tahun 2000 lalu. Dalam buku tersebut, Soebandrio bersuara tentang Soeharto.

Soebandrio menuding Soeharto justru telah melakukan kudeta merangkak terhadap kekuasaan Soekarno. Menurut Soebandrio, Soeharto punya rekam jejak yang buruk jauh sebelum peristiwa G30S/PKI terjadi.

Soebandrio menyebut, rekam jejak buruk Soeharto yang pertama adalah semasa di Divisi Diponegoro, Soeharto menjalin relasi dengan pengusaha Tionghoa, Liem Sioe Liong dan Bob Hasan.

Baca Juga

Anggota TNI, Polisi hingga ASN Terjaring Razia di Tempat Hiburan Malam Kota Bandung, Ini Jumlahnya

Menurut Soebandrio, orang-orang tersebut menjalankan bisnis penyelundupan berbagai barang. Kabar itu ternyata berhembus ke banyak telinga hingga sampai pula terdengar oleh Jenderal Ahmad Yani

Mendengar Soeharto melakukan hal tersebut, dikabarkan Jenderal Ahmad Yani pun benar-benar marah. Menurut Soebandrio, dalam suatu kejadian, Ahmad Yani bahkan sampai menempeleng Soeharto.

Menurut Ahmad Yani, dalam keterangan Soebandrio itu, Soeharto dianggap telah mempermalukan korps Angkatan Darat (AD).

Bukan hanya oleh Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal AH Nasution kala itu juga dikabarkan pernah memecat Soeharto sebagai Pangdam Diponegoro secara tidak hormat.

Menurut keterangan Soebandrio, Soeharto saat itu dianggap telah menggunakan institusi militernya untuk mengumpulkan uang dari perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah.

“Sebagai penguasa perang, saya merasa ada wewenang mengambil keputusan darurat untuk kepentingan rakyat, ialah dengan barter gula dengan beras. Saya tugasi Bob Hasan melaksanakan barter ke Singapura, dengan catatan; beras harus datang lebih dahulu ke Semarang,” demikian pengakuan Soeharto dalam Pikiran Ucapan dan Tindakan Saya (1989).