Masuki 2026, BPJPH Gandeng Tujuh Lembaga Perkuat Sistem Jaminan Produk Halal

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengawali tahun 2026 dengan memperkuat ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH) nasional melalui penandatanganan tujuh kerja sama strategis lintas sektor.

Penandatanganan yang mencakup Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan Recognition Agreement tersebut digelar di Gedung BPJPH, Jakarta Timur, Jumat (9/1/2026).

Langkah ini merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga serta penghapusan ego sektoral dalam pelaksanaan program pemerintah. 

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa langkah kolaboratif ini merupakan arahan Presiden Prabowo untuk mengedepankan kolaborasi dan menghilangkan ego sektoral.

“Ini merupakan implementasi dari 4 Strategi Utama BPJPH yaitu Regulasi, Sosialisasi, Kolaborasi dan Digitalisasi," ungkap Haikal.

Pada kesempatan yang sama, BPJPH juga menyerahkan Sertifikat Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) kepada Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan sebagai bagian dari penguatan infrastruktur sertifikasi halal nasional, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Baca Juga

BPJPH Gelar Bazar Halal, Dorong Penguatan Ekosistem Industri di Bulan Ramadan

Babe Haikal menjelaskan, kolaborasi multipihak menjadi fondasi utama dalam memperkuat penyelenggaraan JPH di Indonesia. 

Menurutnya, halal tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

Ia juga menegaskan bahwa penyelenggaraan JPH telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Karena itu, penguatan sinergi dinilai penting untuk memperluas pendampingan sertifikasi halal. 

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, seluruh program pemerintah diminta berorientasi pada kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan kemandirian ekonomi nasional. 

Penyelenggaraan JPH dinilai sejalan dengan arah kebijakan tersebut karena memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional hingga ke pasar internasional.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ishartini, menyatakan kerja sama dengan BPJPH merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi konsumen dan meningkatkan kepercayaan pasar. 

“Kerja sama ini memperkuat standardisasi, pengawasan mutu, serta pemanfaatan laboratorium pengujian dalam mendukung sertifikasi halal. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar domestik maupun global,” ujarnya.

Adapun tujuh kerja sama strategis yang ditandatangani meliputi sinergi BPJPH dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pengakuan sertifikasi halal internasional, kolaborasi tridarma dengan perguruan tinggi, pelatihan JPH, sosialisasi bersama pelaku usaha, serta amandemen kerja sama pemanfaatan aset berbasis digital. 

Melalui rangkaian kerja sama tersebut, BPJPH menegaskan komitmennya memperkuat ekosistem halal nasional secara terintegrasi dan berkelanjutan menjelang pemberlakuan kebijakan Wajib Halal secara menyeluruh di Indonesia.