OTT KPK Pegawai Pajak Jakut, DJP Tegaskan Sanksi Paling Berat hingga Pemberhentian

Selain penindakan, DJP juga memastikan akan bersikap kooperatif dalam proses penegakan hukum. Institusi ini menyatakan siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan aparat penegak hukum, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut DJP, kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi, sekaligus menunjukkan keseriusan institusi dalam membersihkan diri dari praktik-praktik menyimpang.

Kasus OTT ini kembali menjadi pengingat pentingnya pengawasan internal dan penguatan budaya integritas di lingkungan otoritas pajak. DJP menilai, keberhasilan reformasi perpajakan sangat bergantung pada kepercayaan publik, yang hanya dapat dijaga melalui ketegasan dalam penegakan aturan.

Rosmauli pun mengimbau seluruh pegawai DJP di seluruh Indonesia untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran. Ia menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme, mematuhi kode etik, serta menjauhi segala bentuk gratifikasi maupun praktik yang bertentangan dengan aturan.

“Seluruh pegawai DJP kami imbau untuk menjaga integritas, mematuhi kode etik, dan menjauhi segala bentuk gratifikasi atau praktik yang melanggar ketentuan,” pungkasnya.

Dengan penegasan sanksi hingga pemberhentian ini, DJP berharap dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menegaskan bahwa institusi pajak tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran hukum oleh siapa pun. (nsp)

Baca Juga

Purbaya Yudhi Sadewa Tegaskan Kemenkeu Beri Pendampingan Hukum Usai Ada Pejabat Pajak Terjaring OTT KPK