Pasar Karbon Mandek, DPR Dorong Pembentukan Kementerian Perubahan Iklim

Ateng menilai, fragmentasi kewenangan menjadi akar masalah utama. Saat ini, urusan perubahan iklim dan perdagangan karbon tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, dengan koordinasi melalui komite lintas kementerian yang tidak memiliki fokus utama pada isu iklim.

Akibatnya, akuntabilitas menjadi tidak jelas ketika target penurunan emisi atau pengembangan pasar karbon gagal tercapai. Tumpang-tindih kewenangan juga membuat proses perizinan dan sertifikasi proyek karbon menjadi berbelit, lamban, dan tidak efisien.

“Tumpang-tindih kewenangan membuat prosesnya panjang dan tidak pasti. Ini jelas menghambat investasi dan menurunkan kepercayaan pasar,” ujarnya.

Ia juga menyinggung rendahnya harga kredit karbon domestik yang masih berada di kisaran US$2–5 per ton. Angka tersebut jauh tertinggal dibandingkan pasar karbon Uni Eropa yang telah mencapai US$60–90 per ton. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya integritas pasar dan kepastian kebijakan di dalam negeri.

Dorongan pembentukan kementerian khusus perubahan iklim, lanjut Ateng, merujuk pada praktik sejumlah negara yang telah memiliki institusi khusus di bidang tersebut. Negara-negara tersebut terbukti mampu menurunkan emisi karbon per kapita secara signifikan dalam waktu relatif singkat berkat kepemimpinan kebijakan yang kuat dan terfokus.

Seiring masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Iklim dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2026, Ateng mendorong pemerintah segera menentukan arah kelembagaan yang tegas. Ia mengusulkan tiga opsi yang bisa dipertimbangkan.

Baca Juga

Pemerintah Buka Peluang Besar Investasi Karbon Hutan, Kementerian Kehutanan Siapkan Aturan Baru Sesuai Standar Internasional

Pertama, membentuk kementerian khusus perubahan iklim. Kedua, memperkuat lembaga lingkungan hidup yang ada menjadi badan strategis lintas sektor. Ketiga, mengaktifkan regulator khusus dengan kewenangan jalur cepat untuk sertifikasi proyek karbon dan penegakan hukum.

“Krisis iklim terjadi sekarang, bukan di masa depan. Potensi ekonomi karbon Indonesia juga terlalu besar untuk dikelola setengah hati. Kita butuh satu ‘dirijen’ yang memimpin orkestrasi besar menuju ekonomi rendah karbon,” pungkasnya. (nsp)x