Harga Gabah Anjlok di Bawah HPP, DPR Desak Pemerintah dan Bulog Bergerak Cepat

Jakarta, tvOnenews.com - DPR RI menyoroti anjloknya harga gabah di tingkat petani saat musim panen.

Pemerintah diminta segera turun tangan agar petani tidak terus menanggung kerugian akibat harga jual gabah yang berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menegaskan negara tidak boleh diam ketika harga gabah kering panen jatuh jauh dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Daniel memaparkan, di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, harga gabah dilaporkan hanya berada di kisaran Rp5.700 per kilogram, lebih rendah dari HPP sebesar Rp6.500 per kilogram.

“Petani kita sudah melakukan produksi sampai panen. Negara harus segera hadir untuk memastikan gabah petani dibeli sesuai HPP,” kata Daniel Johan, Senin (12/1/2026).

Daniel menilai kondisi tersebut sangat merugikan petani yang telah menanggung seluruh biaya dan risiko produksi sejak masa tanam.

Baca Juga

Dasco Ajak Masyarakat Sipil Perkuat Persatuan Nasional

Namun hingga kini, ia menyebut belum terlihat adanya penyerapan gabah oleh Perum Bulog di sejumlah daerah, termasuk di Sambas.

Akibat belum adanya penyerapan tersebut, petani terpaksa menjual gabah kepada pembeli dengan harga di bawah HPP.

Menurut Daniel, jika Bulog belum mendapatkan penugasan resmi, maka Satgas Pangan harus segera turun untuk mengawasi dan memastikan harga pembelian sesuai ketentuan.

“Kalau Bulog belum menyerap, Satgas Pangan harus memastikan para pembeli gabah menyesuaikan harga dengan HPP, supaya petani tidak dirugikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Daniel meminta pemerintah, khususnya Badan Pangan Nasional (Bapanas), segera memberikan penugasan dan dukungan anggaran kepada Bulog untuk menyerap gabah petani pada tahun 2026.

Ia menegaskan penugasan tersebut telah memiliki dasar hukum yang jelas.

Daniel merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 yang menetapkan Harga Pembelian Pemerintah untuk gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram.

“Pemerintah harus segera menugaskan Bulog sesuai Inpres tersebut. Jangan sampai terlambat dan berlarut-larut, karena saat ini banyak daerah sudah memasuki masa panen. Jika terlambat, yang dirugikan adalah petani,” ujarnya.

Ia menekankan, kehadiran negara dalam menjaga harga gabah tidak hanya menyangkut stabilitas pangan nasional, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan petani.