Buka Masa Sidang 2026, Puan Ungkap 9 Isu Krusial yang akan Jadi Prioritas DPR

Jakarta, tvOnenews.com - DPR RI menetapkan sembilan isu strategis sebagai prioritas utama pembahasan pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026. 

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, fokus tersebut menyasar langsung persoalan yang menyentuh kebutuhan dasar dan keselamatan masyarakat.

“Pembahasan di alat kelengkapan dewan, DPR RI akan memprioritaskan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat,” kata Puan dalam pidato pembukaan masa sidang di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (13/1/2026). 

Puan menyebut, prioritas pertama DPR adalah menjamin ketersediaan BBM, listrik, dan bahan pangan pascabencana, khususnya di Sumatra dan wilayah terdampak lainnya. 

Kedua, DPR juga akan mengevaluasi pelaksanaan transportasi selama libur Natal dan Tahun Baru.

Ketiga, isu keselamatan WNI di luar negeri turut menjadi sorotan. DPR menempatkan evakuasi warga negara Indonesia dari negara-negara yang sedang berkonflik sebagai agenda penting masa sidang kali ini.

Baca Juga

Desakan Indonesia Keluar dari Board of Peace Menguat, DPR RI: Kita Sudah Dianggap Pendukung AS-Israel

“Evakuasi warga negara Indonesia di negara-negara yang sedang berkonflik,” ujar Puan.

Keempat, agenda strategis lainnya mencakup proses reformasi Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan guna memperkuat penegakan serta kepastian hukum. 

Kelima, DPR juga menyoroti pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di lembaga pemasyarakatan tanpa diskriminasi.

Keenam, Puan menambahkan, DPR akan memberi perhatian pada penanganan kasus super flu di berbagai wilayah Indonesia 

Ketujuh, persoalan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Kedelapan, terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.

Kesembilan, DPR akan melakukan evaluasi terhadap pemberian izin pemanfaatan hutan dan alih fungsi hutan yang dinilai berdampak langsung pada lingkungan dan risiko bencana.

Selain sembilan prioritas tersebut, Puan menyebut DPR telah membentuk satuan tugas pemulihan pascabencana untuk mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana banjir serta tanah longsor di Sumatera.

“Untuk memastikan komitmen seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung lebih cepat, tepat manfaat, dan tepat waktu,” jelasnya.

Di bidang politik luar negeri, Puan menegaskan DPR akan mengoptimalkan fungsi diplomasi parlemen melalui peningkatan kerja sama antar-parlemen dan partisipasi dalam berbagai forum multilateral.