Masalah Sampah Kian Kompleks, Kemendagri Tekankan Kerja Sama Antardaerah

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya kerja sama lintas daerah dalam pengelolaan sampah guna menjawab persoalan persampahan yang kian kompleks.

Hal itu disampaikan dalam Forum Diskusi Aktual (FDA) bertema Tata Kelola Sampah Berkelanjutan: Studi Kasus Aglomerasi Sampah yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.

Forum ini menyoroti bahwa persoalan sampah tidak lagi dapat ditangani secara sektoral oleh masing-masing daerah.

Kolaborasi antardaerah dinilai menjadi kunci untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyampaikan bahwa persampahan merupakan tantangan besar dalam pembangunan daerah.

Dampaknya tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat serta kondisi sosial dan ekonomi.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah dituntut berani mengeksekusi kebijakan dan memperkuat kerja sama lintas wilayah untuk mencegah risiko bencana akibat pengelolaan sampah yang tidak optimal.

“Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik telah membuka ruang bagi kerja sama antar daerah. Sementara berbagai regulasi tentang kerja sama daerah juga bisa dijadikan payung hukum oleh kita bersama,” ungkap Wamendagri Akhmad Wiyagus, Selasa (13/1/2026).

Senada dengan itu, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam laporannya menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa lagi dilakukan secara terpisah oleh masing-masing daerah.

Menurutnya, pendekatan aglomerasi menjadi strategi efektif melalui kolaborasi antardaerah dalam pembangunan infrastruktur dan sistem persampahan yang terintegrasi.

Pendekatan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mendorong perubahan paradigma dari sekadar kumpul, angkut, dan buang menuju pengelolaan berkelanjutan dengan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

“Timbulan sampah terus meningkat setiap tahunnya sementara kapasitas pengelolaan yang dimiliki pemerintah daerah belum mampu mengimbangi laju produksi sampah dalam situasi ini transformasi sistem pengelolaan sampah menjadi suatu keniscayaan,” jelas Yusharto.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim. Ia menilai penyelesaian persoalan sampah harus mengedepankan prinsip keadilan dan melibatkan seluruh pihak.

Menurutnya, penanganan sampah tidak semestinya dibebankan pada satu daerah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama.

“Seluruh daerah tentu berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahan sampah hanya memang rasa keadilanlah yang harus dijadikan sebagai salah satu poin penting bagaimana penyelesaian sampah ini sehingga tidak seolah-olah bebannya menjadi beban daerah saja,” terangnya.

Dedie juga menekankan bahwa pengelolaan sampah berbasis aglomerasi merupakan isu strategis perkotaan yang memerlukan kolaborasi lintas wilayah serta peran aktif sektor industri.

“Kalau menurut saya, pemerintah pusat juga harus mengajak industri untuk bertanggung jawab, yang belum bisa ditanggulangi pemerintah daerah, juga bisa ditanggulangi oleh para pelaku industri,” pungkasnya.

Sebagai informasi, forum ini dihadiri sejumlah kepala daerah, termasuk Wali Kota Tangerang Selatan dan Wali Kota Bekasi.

Melalui FDA ini, Kemendagri berharap terbangun kesamaan pemahaman para pemangku kepentingan terkait konsep dan praktik terbaik aglomerasi persampahan, sekaligus melahirkan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan di Indonesia.

Forum ini juga diharapkan memperkuat komitmen dan sinergi antardaerah demi mewujudkan tata kelola sampah yang lebih efektif, aman, dan berkelanjutan. (rpi)