Ada 10.000 Desa Alami Keterbatasan Transportasi, Akademisi Sebut Jadi Penghambat Pembangunan

Jakarta, tvOnenews.com — Akademisi transportasi, Djoko Setijowarno, menilai keterbatasan transportasi perdesaan masih menjadi penghambat utama percepatan pembangunan desa.

Menurutnya, pemerintah perlu menggunakan dana desa untuk pengadaan angkutan perdesaan guna membuka akses pendidikan, kesehatan, pasar hingga pusat pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas tahun 2025, terdapat lebih dari 10.000 desa yang masih tertinggal dan sangat tertinggal, terutama di wilayah Indonesia Timur.

Minimnya akses transportasi dinilai menjadi faktor utama yang membuat konektivitas desa terputus dari rantai ekonomi nasional.

“Desa yang memiliki angkutan perdesaan, sebagian besar (59,56 persen) terletak di daerah tertinggal. Kurang dari lima persen angkutan perdesaan aktif,” ujar Djoko, kepada tvOnenews.com, Rabu (14/1/2026).

Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDTT mencatat masih ada 19.680 desa (26,28 persen) yang tidak memiliki transportasi umum perdesaan sama sekali.

Sementara 55.193 desa (73,71 persen) telah dilayani angkutan desa, namun sebagian besar tidak beroperasi setiap hari.

Transportasi perdesaan memainkan peran kunci dalam mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah, mulai dari penyaluran bantuan sosial, gizi, hingga layanan kesehatan dan pendidikan.

“Transportasi perdesaan memastikan PHTC (gizi, kesehatan, pendidikan, bansos) menjangkau wilayah sulit akses secara tepat waktu dan berkelanjutan,” kata Djoko.

Konektivitas yang baik dinilai mampu menurunkan biaya logistik last mile, yang selama ini menjadi penyebab mahalnya distribusi barang ke wilayah desa dan 3TP (terdepan, terpencil, tertinggal, dan perbatasan). Ketika biaya logistik turun, daya beli warga dan daya saing desa meningkat.

Djoko menegaskan bahwa transportasi desa merupakan instrumen pembangunan ekonomi. Tanpa transportasi, hasil pembangunan di tingkat desa tidak dapat terserap, sementara kegiatan masyarakat tidak memiliki jembatan untuk terkoneksi dengan pasar kota.

Ia menilai pembiayaan transportasi dari dana desa adalah langkah strategis untuk menutup gap tersebut. Kebijakan ini dinilai lebih efektif dibanding sekadar menambah infrastruktur fisik tanpa memastikan keberlanjutan mobilisasi warga dan barang. (agr/ree)