Bencana Sumatera Rusak 238.783 Rumah, Komisi VIII DPR Harap Pemerintah Kebut Rehabilitasi 

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Abidin Fikri, mendorong pemerintah mempercepat langkah taktis dan terkoordinasi dalam rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.

Ia menekankan pentingnya kerja terpadu lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar penanganan tidak terhambat ego sektoral.

Menurut Abidin, proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus dijalankan secara terintegrasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Sinergi antarlembaga dinilai krusial agar pemulihan korban bencana berjalan efektif dan tepat sasaran.

Percepatan penanganan dinilai mendesak mengingat jutaan warga telah hidup tanpa hunian layak selama lebih dari satu bulan. Berdasarkan data terakhir pemerintah, bencana di Sumatera menyebabkan sedikitnya 238.783 rumah mengalami kerusakan, bahkan mengakibatkan 29 desa dinyatakan hilang.

Isu penanganan bencana Sumatera juga dijadwalkan menjadi salah satu agenda utama dalam Konsolidasi dan Pembekalan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI yang digelar di Megamendung, Kabupaten Bogor, pada Jumat hingga Sabtu (16–17/1/2026). Kegiatan tersebut juga dihadiri delapan anggota Kelompok Komisi VIII.

“Kehidupan mereka harus diperhatikan secepatnya karena hari demi hari situasinya akan memprihatinkan jika tidak segera memiliki hunian tetap. Negara tidak boleh lambat, apalagi lalai memberikan perlindungan terhadap mereka,” ujar Abidin di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Abidin berharap data kerusakan yang telah dihimpun pemerintah tidak hanya menjadi bahan diskusi di ruang rapat, tetapi segera diterjemahkan menjadi kebijakan konkret.

Ia juga menekankan pentingnya kepastian ketersediaan anggaran agar seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan tanpa hambatan.

Selain itu, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IX yang meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Tuban ini menilai pendataan korban perlu dilakukan secara berkelanjutan. Mengingat luasnya wilayah terdampak, ia menilai potensi kendala di lapangan masih mungkin terjadi.

Berdasarkan data terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor pada akhir November 2025 menyebabkan kerusakan 208.693 unit rumah di Aceh, 24.294 unit rumah di Sumatera Utara, dan 5.796 unit rumah di Sumatera Barat.

“Pendataan tidak cukup sekali. Manfaatkan teknologi dalam upaya pemetaan sekaligus proses rehabilitasi sehingga warga bisa kembali menjalani kehidupan lebih aman sekaligus dana yang digelontorkan juga tepat sasaran,” pinta Abidin.

Ia menambahkan, percepatan pemulihan tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga berperan penting dalam memulihkan kondisi psikologis para penyintas.

Pemulihan yang cepat diyakini mampu membangun kembali kepercayaan diri korban agar dapat menjalani kehidupan secara normal.

Abidin menilai, pulihnya kehidupan masyarakat terdampak bencana juga akan mendorong pergerakan roda perekonomian.

Dampak lanjutan dari kondisi tersebut adalah terjaganya tatanan sosial serta menurunnya potensi masalah sosial seperti kemiskinan dan kriminalitas.

“Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera memang tidak enteng. Butuh kebijakan kuat dan anggaran besar. Untuk itu, pemerintah tidak boleh bekerja sendirian, tapi merangkul swasta, pengusaha, akademisi, tokoh dan masyarakat sendiri,” harap Abidin. (rpi)