Tokoh Adat Papua Dukung Langkah Tegas Prabowo Tertibkan Tambang Ilegal demi Lingkungan dan Hak Masyarakat

Ia juga menilai kebijakan pemerintah dalam menertibkan tambang ilegal dapat menjadi momentum penting untuk membangun tata kelola sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang tepat, potensi alam Papua diyakini dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang tanpa harus mengorbankan lingkungan maupun hak masyarakat adat.

Benhur berharap, langkah penegakan hukum ini diikuti dengan penguatan pengawasan di lapangan serta pelibatan aktif tokoh adat dalam proses pengambilan kebijakan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat menjadi kunci keberhasilan menjaga Papua tetap lestari, aman, dan sejahtera.

“Kehadiran negara dalam mengawasi dan menertibkan aktivitas pertambangan merupakan bukti bahwa pemerintah hadir melindungi masyarakat adat. Ini juga membuka ruang dialog yang lebih sehat antara pemerintah dan tokoh adat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Benhur juga mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk bersatu mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas pertambangan ilegal. Ia menilai, dukungan masyarakat adat merupakan modal sosial yang kuat bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan di Papua.

“Saya bersama masyarakat Papua di mana pun berada mengajak seluruh elemen masyarakat adat untuk mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas tambang ilegal di wilayah adat tanah Papua,” katanya.

Ia menambahkan, langkah tegas terhadap tambang ilegal diharapkan tidak hanya berhenti pada penertiban semata, tetapi juga diikuti dengan solusi jangka panjang berupa pengembangan ekonomi berbasis lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta penguatan perlindungan hukum bagi masyarakat adat.

Baca Juga

Fakta-Fakta Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo: Sosok "SU" Masih Diperiksa hingga Para Pengusaha Turut Disadap

Dengan dukungan dari tokoh adat dan masyarakat setempat, pemerintah diharapkan dapat memperkuat upaya penegakan hukum sekaligus menciptakan tata kelola sumber daya alam yang berpihak pada kesejahteraan rakyat Papua. Upaya ini dinilai penting agar Papua tidak hanya kaya secara sumber daya, tetapi juga adil, lestari, dan sejahtera bagi generasi sekarang maupun mendatang. (nsp)