Bupati Pati Sudewo Kena OTT KPK, Gerindra Tegaskan Hormati Proses Hukum dan Tunggu Hasil Resmi

Kudus, tvOnenews.com – Kabar Bupati Pati Sudewo kena OTT KPK menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan intensif terhadap kepala daerah tersebut di Polres Kudus, Jawa Tengah. Pemeriksaan berlangsung hampir 24 jam, sejak Senin (19/1) dini hari hingga Senin malam.

Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo membenarkan bahwa tim KPK meminjam satu ruangan di Mapolres Kudus untuk kepentingan pemeriksaan. Ia menyebut, tim penyidik tiba sekitar pukul 03.30 WIB dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Pati Sudewo.

“Benar, KPK berkoordinasi dengan Polres Kudus untuk meminjam fasilitas pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan Bupati Pati. Pemeriksaan sudah selesai,” kata Heru, Senin (20/1) malam.

Heru menjelaskan, pemeriksaan berlangsung hampir satu kali 24 jam. Setelah rampung, tim KPK meninggalkan Polres Kudus menuju Semarang dengan pengawalan Unit Patwal Satlantas.

“Yang diperiksa hanya satu orang. Untuk materi pemeriksaan dan teknis lainnya, kami tidak mengetahui. Itu sepenuhnya kewenangan KPK,” tegasnya.

Ia menambahkan, sekitar enam penyidik KPK terlibat dalam proses pemeriksaan tersebut. Polres Kudus hanya memfasilitasi tempat tanpa terlibat dalam substansi penyidikan.

Pemeriksaan Lain di Lokasi Terpisah

Selain Bupati Pati Sudewo kena OTT KPK, KPK juga memeriksa sejumlah camat dan perangkat pemerintah desa (Pemdes) di wilayah Kabupaten Pati. Namun, pemeriksaan terhadap mereka dilakukan di lokasi berbeda, yakni di Polsek Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Hingga berita ini diturunkan, Kapolres Rembang AKBP Dhanang Bagus Anggoro belum memberikan keterangan resmi terkait kegiatan pemeriksaan tersebut.

KPK sendiri belum merilis keterangan resmi terkait status hukum Bupati Pati Sudewo maupun detail perkara yang sedang ditangani. Namun, kabar OTT KPK terhadap Bupati Pati Sudewo terus menjadi perhatian publik, khususnya masyarakat Jawa Tengah.

Gerindra Hormati Proses Hukum KPK

Di tengah mencuatnya kabar Bupati Pati Sudewo kena OTT KPK, Partai Gerindra sebagai partai politik yang menaungi Sudewo angkat bicara. Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, menegaskan pihaknya menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

“Kami menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan secara resmi,” ujar Sudaryono dalam keterangannya kepada media, Senin (19/1).

Ia menekankan bahwa asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi sampai ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Menurutnya, semua pihak diminta bersikap bijak dan tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan terkait kasus Bupati Pati Sudewo kena OTT KPK.

“Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kita serahkan sepenuhnya kepada KPK untuk bekerja secara profesional, transparan, dan sesuai aturan,” tegasnya.

Gerindra Dukung Pemberantasan Korupsi

Meski demikian, Sudaryono memastikan Partai Gerindra tetap berkomitmen mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Ia berharap penanganan kasus OTT KPK Bupati Pati Sudewo dapat berjalan lancar tanpa intervensi dari pihak mana pun.

“Kami mendukung penuh langkah-langkah penegakan hukum demi menjaga kepercayaan publik dan marwah hukum di Indonesia,” tambahnya.

Terkait dampak politik di daerah, Sudaryono menyebut DPD Gerindra Jawa Tengah akan bersikap kooperatif dan mengikuti perkembangan resmi dari KPK sebelum mengambil langkah organisasi atau politik lebih lanjut.

“Untuk langkah partai, tentu kami akan menunggu hasil dan fakta hukum yang disampaikan secara resmi oleh KPK,” pungkasnya.

Publik Menanti Kepastian Hukum

Kasus Bupati Pati Sudewo kena OTT KPK kini menjadi perhatian luas, mengingat posisi strategis kepala daerah dalam pemerintahan dan pelayanan publik. Publik menanti penjelasan resmi KPK terkait status hukum Sudewo serta perkembangan penyidikan terhadap pihak-pihak lain yang telah diperiksa.

Aparat kepolisian memastikan tetap mendukung penuh langkah KPK sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Hingga kini, belum ada pengumuman resmi terkait penetapan tersangka atau langkah hukum lanjutan dalam perkara yang menyeret Bupati Pati tersebut. (nsp)