Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis Bebas Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Refly Harun: Silakan Menikmatinya, Kita Tidak Ingin Lakukan Cara yang Sama

Jakarta, tvOnenews.com – Status tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis dicabut lewat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Pencabutan status tersangka ini menjadi sorotan. Salah satunya disorot oleh Refly Harun selaku pakar hukum tata negara sekaligus pengacara Roy Suryo Cs. 

Refly mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan keputusan tersebut. Akan tetapi, menurut dia, ada sejumlah kejanggalan yang seharusnya dicermati publik.

“Intinya bukan kita ingin itu dicabut bagi Egi. Silakan bagi Egi dan Damai menikmatinya. Kita juga tidak masalahkan. Dalam pengertian bahwa kita tidak ingin melakukan cara-cara yang sama,” ujarnya saat menanggapi keputusan Polda Metro Jaya yang menghentikan penyidikan terhadap Eggi dan Damai setelah keduanya sepakat berdamai dengan kubu Jokowi, dikutip pada Rabu (21/1/2026). 

Dia menyoroti ancaman pidana yang dikenakan kepada Eggi dan Damai, yakni soal ancaman hukuman yang diberikan saat itu. 

“Tetapi ada beberapa catatan yang barangkali perlu kita garis bawahi. Salah satunya adalah ancaman hukuman yang diberikan kepada klaster satu itu juga di atas 5 tahun, 6 tahun, kan untuk provokasi. Untuk penghasutan Pasal 160 KUHP, kemudian Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE,” kata dia. 

Baca Juga

Jokowi: Saya akan Bekerja Mati-matian untuk PSI

Menurut Refly, ketentuan dalam KUHP dan KUHAP yang baru justru membatasi ruang penyelesaian kasus melalui restorative justice yang dengan ancaman pidana berat.

“Seharusnya berdasarkan ketentuan KUHAP yang baru, enggak bisa. Apalagi di sana dikatakan tidak boleh dilakukan dengan tipu daya, muslihat dan lain sebagainya,” ucapnya. 

Hal lainnya yang menjadi sorotan Refly, yakni proses perdamaian yang menurutnya terkesan istimewa. 

Dia menyinggung keterlibatan penyidik yang disebut-sebut ikut mengantar Eggi dan Damai menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah sebagai bagian dari proses perdamaian.

“Istimewa sekali ya kan? Memang. Kalau kita lihat RJ itu ada dua kemungkinan. RJ itu bisa inisiatif pihak pelapor atau pihak terlapor. Tetapi bisa juga inisiatif penyidik dalam proses penyidikan. Tetapi ya enggak gitu-gitu amatlah sampai mengantar ke Solo dan lain sebagainya,” ungkapnya.