Komisi XII DPR Sentil Perusahaan Tambang: Kejar Target Energi Jangan Abaikan Keselamatan dan Alam

Jakarta, tvOnenews.com - Produksi migas nasional melonjak hingga 25 persen dari total produksi nasional. Peningkatan ini berkat terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Nomor 14 Tahun 2025 yang mengatur kerja sama pengelolaan sumur minyak oleh masyarakat setempat.

Merespons hal ini, DPR RI mengingatkan agar peningkatan tersebut tidak dibayar dengan kerusakan lingkungan dan risiko sosial di wilayah operasi.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon menegaskan, perusahaan tambang harus patuh dalam menjalankan kewajiban reklamasi dan pascatambang. Kata dia, kewajiban itu tidak boleh ditawar. 

Penegasan itu disampaikan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI bersama lima perusahaan tambang yang beroperasi di Kalimantan Utara, yakni PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN), PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC), PT Bara Dinamika Muda Sukses, PT Mitrabara Adiperdana, dan PT Delma Mining Corporation.

Dony menyatakan Komisi XII DPR RI memberi perhatian serius terhadap kewajiban perusahaan, mulai dari penanaman ulang, pemanfaatan lahan bekas tambang, hingga penyetoran jaminan reklamasi (jamrek) sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Saya mengutamakan sebetulnya kepada kewajiban para perusahaan penambang untuk apa yang sudah ditentukan itu betul-betul dilaksanakan, mulai dari penanaman ulang, pemanfaatan lahan pascatambang, sampai jaminan reklamasi. Ini kami tekankan sungguh-sungguh kepada perusahaan,” ujar Dony dalam pertemuan di Tarakan, Kalimantan Utara, dikutip Minggu (25/1/2026). 

Baca Juga

Buntut Temuan Diduga Kamar Mewah dan Miras di Lapas Cibinong, DPR Dorong Ombudsman Mengadu ke Presiden Prabowo

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengapresiasi sejumlah perusahaan yang dinilai telah menyampaikan dan melaksanakan kewajiban reklamasi serta pascatambang. 

Ia berharap kepatuhan tersebut tidak bersifat parsial dan dapat menjadi standar bagi seluruh pelaku usaha tambang.

Selain aspek lingkungan, Komisi XII DPR RI juga menyoroti dampak sosial dari aktivitas pertambangan. 

Dony menegaskan, kehadiran perusahaan tambang tidak boleh meninggalkan ketimpangan di wilayah sekitar operasional.

“Kami juga melihat apakah keberadaan perusahaan-perusahaan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar tambang dan masyarakat Kalimantan Utara secara umum. Hasil tambang yang diambil dari daerah ini harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi XII DPR RI mencatat masih ada perusahaan yang belum melengkapi data dan kewajiban administratif. 

Menanggapi temuan itu, Dony menilai persoalan yang muncul pada dasarnya bersifat administratif dan finansial, namun tetap harus segera diselesaikan.

“Tadi sudah dikomunikasikan dengan kementerian terkait untuk segera menyelesaikan. Kalau semua kewajiban itu sudah dijalankan, tentu tidak akan kami permasalahkan. Tetapi kalau memang tidak ada itikad baik untuk melaksanakan, ini ceritanya akan berbeda dan bisa kami panggil ke Panja Minerba DPR RI,” jelasnya.

Terkait jaminan reklamasi, Dony menyebut mayoritas perusahaan yang hadir telah menyetorkan kewajibannya hingga tahun 2024. 

“Ada satu sampai dua perusahaan yang belum menyetorkan untuk tahun 2025, tapi secara umum mereka taat terhadap kewajiban yang harus dilakukan,” katanya.

Hal serupa juga disampaikan terkait jaminan pascatambang. Menurut Dony, sebagian perusahaan telah memenuhi kewajiban karena sudah memasuki fase pascatambang. 

Sementara lainnya belum, lantaran masih berada pada tahap produksi atau belum beroperasi penuh.

“Memang kondisinya beragam, ada berbagai tingkatan usaha dalam pertemuan hari ini. Tapi insyaallah dengan pertemuan ini, perusahaan-perusahaan akan melaksanakan kewajiban mereka sesuai aturan,” pungkasnya. (rpi/iwh)