Reformasi Polri Jadi Sorotan DPR, Komisi III Tekankan Masalah Krusial dalam Penegakan Hukum

Dalam pemaparannya, Mercy menyampaikan data penanganan perkara di Maluku sepanjang 2025. Dari total 4.544 kasus yang ditangani kepolisian, kasus korupsi tercatat paling dominan.

Ia meminta agar perkara korupsi tidak dihentikan atau dipeti-eskan, mengingat sebagian besar berkaitan dengan APBD, dana BOS, dan dana desa.

“Ini angkanya fatal. Ada 46 kasus korupsi yang keluar dari Maluku secara keseluruhan,” ujarnya.

Terkait konflik sosial, Mercy mencatat pada 2024 terdapat 185 kasus konflik di Maluku, sementara pada 2025 berjumlah 90 kasus.

Ia mengkritik pendekatan kepolisian yang dinilai masih reaktif karena baru bertindak setelah konflik terjadi, sementara fungsi pencegahan belum optimal.

“Kami sudah kenyang dengan kekerasan. Rumah dibakar, ladang dibakar, orang meninggal, harta benda habis, dan itu terus berulang,” ungkapnya.

Baca Juga

Masih Ingat Mas Bechi Pemerkosa Santri di Jombang? DPR Desak Penjelasan Imipas Soal Pembebasan Bersyaratnya

Ia menegaskan, konflik di Maluku bukan konflik agama antara Muslim dan Kristen, melainkan persoalan batas tanah dan sumber daya alam yang kerap dibingkai dengan isu keagamaan. Karena itu, Mercy meminta kepolisian memperkuat langkah pencegahan sejak dini.

Dalam forum yang sama, Mercy juga menyoroti penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya yang berbasis maritim. 

Polisitis PDIP ini menilai laporan yang disampaikan masih berfokus pada wilayah darat, padahal TPPO di wilayah laut, terutama di kawasan timur Indonesia, berlangsung masif.

Ia menceritakan pengalamannya membantu pemulangan anak buah kapal yang dibuang di perairan Laut Arafura, Wilayah Pengelolaan Perikanan 718. Menurutnya, terdapat ribuan kapal di wilayah tersebut, termasuk yang tidak terdaftar, dengan banyak korban meninggal atau sakit parah tanpa penanganan.

Mercy juga menyinggung kasus penyelundupan sembilan warga negara asing asal China yang masuk melalui jalur laut kecil di Kepulauan Tanimbar menuju Australia. Ia menilai, peristiwa tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dan administrasi di wilayah perairan.

“Untuk TPPO dan penyelundupan orang, kami berharap penanganannya tidak hanya berbasis kontinental atau darat, tetapi juga berbasis kelautan atau maritim,” pungkas Mercy.

Di sela rapat, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menginterupsi dan meminta Kapolda Maluku memberikan perhatian serius terhadap berbagai kasus yang disoroti. Mercy kemudian menutup penyampaiannya dengan berharap seluruh catatan tersebut menjadi perhatian Kapolri dan jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. (rpi)