Tok! DPR Setujui Polisi Bisa Duduki Jabatan Sipil, Aturannya Masuk Revisi UU Polri

Jakarta, tvOnenews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menduduki jabatan sipil di luar struktur organisasi Polri.

Ketentuan tersebut akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Polri.

Kesepakatan itu menjadi salah satu poin penting dalam kesimpulan percepatan reformasi Polri yang disetujui DPR RI dalam Rapat Paripurna, Selasa (27/1/2026).

Saat memimpin rapat, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta persetujuan anggota dewan terhadap laporan Komisi III DPR RI.

"Sidang dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi III DPR atas hasil pembahasan percepatan reformasi Polri, apakah dapat disetujui?" tanya Saan.

"Setuju," seru peserta rapat paripurna.

Dalam kesimpulan tersebut, Komisi III DPR RI menegaskan bahwa penugasan anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar struktur organisasi Polri dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025.

Ketentuan ini dinilai telah sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dan akan dimasukkan dalam perubahan Undang-Undang Polri.

Selain menyepakati penugasan Polri di jabatan sipil, DPR RI juga menegaskan sejumlah poin lain dalam percepatan reformasi Polri sebagai berikut:

1. Komisi III menegaskan bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Komisi III DPR RI mendukung maksimalilsasi kerja Kompolnas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000.

3. Komisi III DPR RI menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian Negara republik Indonesia (Polri) untuk menduduki jabatan di luar struktur organisasi Polri bisa dilakukan berdasarkan peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 karena sudah sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan mater tersebut akan dimasukkan dalam perubahan undang-undang Polri.