IHSG Anjlok hingga 8 Persen, DPP GMNI: Alarm Bahaya!

Jakarta, tvOnenews.com - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) soroti anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

IHSG anjlok 8 persen hingga memaksa Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian sementara perdagangan (trading halt).

DPP GMNI menilai peristiwa ini sebagai peringatan serius atas rapuhnya fondasi
kepercayaan ekonomi nasional.

Ketua DPP GMNI, Sujahri Somar, menegaskan bahwa guncangan pasar modal selalu memiliki implikasi yang jauh lebih luas dari sekadar angka indeks. Ketika kepercayaan investor runtuh, efeknya akan merambat ke sektor riil, dunia kerja, dan pada akhirnya kehidupan sosial masyarakat.

Sumber :

• Istimewa

“Pasar bukan sedang bereaksi berlebihan. Pasar sedang membaca arah kebijakan. Ketika
sinyal yang ditangkap adalah ketidakpastian, maka yang terjadi bukan koreksi biasa, tapi
kepanikan yang sistemik,” tegas Sujahri.

Baca Juga

IHSG Bangkit dan Rupiah Menguat, Rahmat Saleh Apresiasi Gerak Cepat Dasco

Menurut GMNI, sentimen eksternal seperti isu penyesuaian kebijakan indeks global oleh
MSCI memang menjadi pemicu awal. 

Namun, dampak tersebut menjadi jauh lebih destruktif karena lemahnya persepsi terhadap independensi Bank Indonesia sebagai benteng terakhir stabilitas ekonomi nasional.

“Masalahnya bukan hanya MSCI. Masalahnya adalah ketika benteng moneter kita dipersepsikan tidak lagi netral. Dalam kondisi seperti itu, satu sentimen negatif kecil bisa berubah menjadi gelombang besar,” ujar Sujahri.

Sujahri menjelaskan bahwa independensi bank sentral bukan isu elitis, melainkan soal
kepercayaan publik dan pasar. 

Bank sentral yang dipersepsikan dekat dengan kekuasaan politik akan selalu dicurigai mengambil keputusan berdasarkan kepentingan jangka pendek, bukan stabilitas jangka panjang.

“Investor butuh kepastian bahwa kebijakan moneter dibuat dengan kepala dingin, bukan
dengan pertimbangan politik. Begitu keyakinan itu hilang, modal akan mencari tempat yang
lebih aman,” katanya.

GMNI menilai derasnya arus keluar modal asing (capital outflow) dan tekanan terhadap
pasar keuangan menjadi pemicu awal krisis ekonomi. Jika kondisi ini dibiarkan, dampaknya
akan menjalar ke sektor perbankan, pembiayaan usaha, hingga daya beli masyarakat.

“Krisis ekonomi selalu dimulai dari krisis kepercayaan. Dan krisis kepercayaan selalu dimulai dari kebijakan yang tidak transparan,” tegas Sujahri.

Lebih jauh, DPP GMNI mengingatkan bahwa krisis ekonomi tidak pernah berhenti di ruang
pasar. Sejarah menunjukkan, ketika stabilitas ekonomi terguncang, kelompok masyarakat
paling rentan akan menjadi korban pertama.

“Ketika pasar goyah, yang pertama terdampak bukan elite, tapi pekerja. PHK, harga naik,
akses kredit menyempit—di situlah krisis sosial mulai tumbuh,” ujar Sujahri.

Ia menegaskan bahwa jika kepercayaan terhadap institusi ekonomi negara terus tergerus,
Indonesia berisiko menghadapi spiral krisis: dari pasar keuangan, ke sektor riil, hingga
ketegangan sosial.

“Jangan anggap ini sekadar urusan grafik saham. Ini soal dapur rakyat. Kalau ekonomi runtuh, stabilitas sosial ikut runtuh,” katanya.

Pernyataan Sikap DPP GMNI

Dengan begitu DPP GMNI menyampaikan sikap menolak keras politisasi Bank Indonesia.

GMNI menilai penempatan figur berlatar belakang politik dalam jabatan strategis Bank Indonesia berisiko merusak kredibilitas kebijakan moneter dan menjadi pemicu krisis ekonomi yang lebih luas.

“Bank sentral bukan ruang kompromi politik. Sekali kredibilitasnya rusak, ongkosnya dibayar
rakyat," katanya.

Selain itu GMNI juga menilai lemahnya mitigasi dampak global. Menurutnya, ketidaksiapan otoritas menjaga marwah independensi BI membuat Indonesia gagal meredam efek kebijakan indeks global.

“Negara yang kuat bukan negara yang kebal krisis, tapi negara yang dipercaya pasar saat
krisis datang,” ujarnya.

Kemudian GMNI menuntut jaminan nyata independensi kebijakan. Oleh karena itu GMNI mendesak pemerintah dan BI memberikan jaminan terbuka bahwa kebijakan moneter ke depan bebas dari intervensi politik.

“Pasar butuh kejelasan, rakyat butuh kepastian. Tanpa itu, ketidakpastian akan berubah
menjadi krisis,” katanya.

Menutup pernyataannya, Sujahri mengingatkan bahwa menyalahkan faktor eksternal tanpa
pembenahan internal hanya akan mempercepat krisis.

“Krisis ini bukan takdir. Ini peringatan. Kembalikan Bank Indonesia pada marwah
independensinya, atau kita sedang membuka pintu bagi krisis ekonomi yang akan merambat
menjadi krisis sosial,” pungkasnya. (muu)