Bertemu Gempar, AHY Jamin Pemerintah Realisasikan Pemerataan Pembangunan di Wilayah 3T

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan pertemuan dengan Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia).

Pertemuan dua belah pihak itu membahas mengenai pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

”Pemerintah memberi perhatian khusus pada aspek pemerataan. Ini bukan hanya janji, melainkan mandat yang selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, yakni membangun dari desa dan dari pinggiran untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan,” kata AHY kepada awak media, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

AHY menuturkan pihaknya mengapresiasi langkah pemuda yang peduli terhadap pemerataan pembangunan.

Ia menegaskan bahwa kementeriannya memegang mandat vital untuk mengorkestrasi pembangunan infrastruktur yang tidak hanya fisik, tetapi juga mampu mendorong pemerataan pembangunan wilayah di seluruh pelosok negeri.

“Fokus utama kami adalah memastikan setiap program pembangunan memberikan dampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sangat kaya akan sumber daya, termasuk potensi pariwisata yang luar biasa, khususnya di wilayah Timur Indonesia. Wilayah-wilayah ini harus kita dukung dengan penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas yang mumpuni,” katanya.

AHY menjelaskan infrastruktur merupakan tulang punggung bagi Indonesia untuk bertransformasi menjadi negara maju. 

Menurutnya konektivitas diperlukan untuk menggali potensi besar sumber daya alam dan manusia di kawasan Timur Indonesia.

"Terimakasih atas masukan Gempar, kami mengajak Gempar untuk berkolaborasi dalam memastikan pembangunan ini berdampak pada seluruh masyarakat" katanya.

Di sisi lain, Ketua Umum GEMPAR Indonesia, Yohanes Sirait mengatakan pemerataan pembangunan di wilayah 3T merupakan langkah menegakkan kedaulatan negara.

”Pembangunan di daerah 3T bukan sekadar soal menghadirkan sarana dan prasarana, melainkan soal kehadiran negara. Rakyat di perbatasan dan pulau terluar harus merasakan bahwa negara hadir melayani mereka sama baiknya dengan yang di Jawa. Ini adalah fondasi untuk menuju Indonesia Maju,” ungkapnya.

Yohanes menjelaskan pihaknya meminta pemerintah menempatkan Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebagai prioritas utama dalam peta jalan infrastruktur nasional. 

Sebab, menurutnya disparitas infrastruktur antara wilayah barat dan timur masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing nasional.

Ia memaparkan ketimpangan biaya logistik antara wilayah barat dan timur masih cukup lebar, biaya logistik nasional yang masih berada di kisaran 14 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) meski telah turun dari tahun-tahun sebelumnyamasih menjadi tantangan efisiensi ekonomi, terutama di wilayah kepulauan seperti Maluku dan Papua.

"Jadi Pak Menko, ini permohonan kader kami di Kawasan Timur, kiranya menjadi perhatian pemerintah pusat," pungkasnya.(raa)