Kritik Gatot Nurmantyo Terkait Pernyataan Kapolri Dinilai Tak Sesuai Fakta

Jakarta, tvOnenews.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan tegas menyatakan penolakan jika institusi Polri di bawah kementerian/lembaga dalam rapat bersama DPR RI.

Lsityo bahkan meminta para jajaran Polri untuk dapat berjuang hingga titik darah terkahir untuk mempertahankan Polri tetap berada di bawah Presiden RI.

Lantas beragam respons bermunuculan tak terkecuali dari Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmayanto terkait pernyataan dari Listyo dengan menyebutnya sebagai pembangkangan.

Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama menilai respons Gatot lebih bertujuan mendiskreditkan pernyataan dari Listyo.

Sumber :

• Istimewa

"Saya rasa beliau (Pak Gatot) tidak memahami subtansi persoalan, atau memang ada karakter pembangkangan dari diri beliau sehingga yang selalu dibicarakan sama Pak Gatot ini propaganda pembangkangan terus," kata Sandri kepada awak media, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Baca Juga

Menhan Soal Pertemuan Presiden Prabowo dengan 10 Mantan Kapolri: Perkuat Keamanan Nasional

Sandri menegaskan pernyataan Kapolri berupa sampai titik darah penghabisan bukanlah bentuk pembangkangan. 

Ia lebih menilai makna pembakangan berupa upaya membenturkan institusi negara serta tidak adanya norma loyalitas terhadap negara.

"Yang membangkang ini Pak Listyo atau Pak Gatot? Harusnya sebagai senior beliau memberikan kritik yang konstruktif, bukan mempropaganda situasi politik, gitu loh," katanya.

Sandri memaparkan justru Kaporli memiliki sejumlah poin yang menjadi bukti loyalitas terhadap Presiden.

Diantaranya, kata Sandri berupa perabikan institusi POlri sesuai intruksi dari Presiden RI dengan pembentukan Tim Transformasi Polri.

Tak hanya itu, Sandri menyebut satu bentuk loyalitas Kapolri kepada Presiden RI terlihat dari sikap  menolak digiring berada di bawah kementerian

"Loyalitas ini seperti tanpa batas, karena Institusi Polri selalu menjadi garda terdepan dalam menerjamahkan kehendak politik dan kebijakan Presiden. Kapolri dan Institusi Polri menolak Polri dibawa kementerian karena mereka adalah alat negara, alat pemerintah, prajurit yang setia kepada Presiden sehingga mereka tidak menginginkan adanya pelemahan terhadap institusi negara dan pelemahan terhadap presiden," pungkasnya.(raa)