PASBATA Minta Publik Tak Terprovokasi, Tegaskan Diplomasi Indonesia Tetap Pro-Perdamaian

Jakarta, tvOnenews.com – Ketua Umum PASBATA PRABOWO, David Febrian, menegaskan bahwa langkah Presiden RI Prabowo Subianto bergabung dalam kerja sama Board of Peace bersama Amerika Serikat merupakan kebijakan diplomasi yang berorientasi pada perdamaian global, bukan bentuk keberpihakan terhadap konflik atau negara tertentu.

Menurut David, isu tersebut sengaja dipelintir oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun narasi menyesatkan, seolah-olah Indonesia berpihak pada Israel. Ia menilai pola serupa kerap muncul setiap kali pemerintah mengambil langkah strategis di tingkat internasional, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif seperti geopolitik dan konflik kemanusiaan.

“Ini bukan hal baru. Ada upaya memotong konteks kebijakan, memainkan emosi publik, lalu menggiring opini seakan-akan negara ini mengkhianati nilai kemanusiaan. Masyarakat harus waspada terhadap narasi semacam ini,” kata David dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/2).

Ia menjelaskan, kerja sama Board of Peace bukanlah aliansi militer, bukan pula bentuk dukungan terhadap perang atau pengakuan terhadap pendudukan wilayah tertentu. Forum tersebut, menurutnya, justru menjadi ruang diplomasi keamanan dan kemanusiaan, tempat Indonesia membawa prinsip keadilan, hukum internasional, serta perlindungan warga sipil ke tingkat global.

David menegaskan, posisi Indonesia terhadap Palestina bersifat konstitusional dan tidak pernah berubah. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina telah menjadi bagian dari politik luar negeri Indonesia sejak awal berdirinya negara, sehingga setiap upaya menggiring opini sebaliknya dinilai sebagai rekayasa politik yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Indonesia tetap konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tidak ada perubahan sikap. Jika ada pihak yang mencoba membangun persepsi seolah-olah negara ini berbalik arah, itu jelas tidak berdasar,” ujarnya.

Menurut David, narasi yang berkembang belakangan ini menunjukkan pola yang berulang, yakni:

1. Mengangkat isu sensitif tanpa konteks kebijakan yang utuh

2. Menggiring opini publik seolah pemerintah mengkhianati nilai bangsa

3. Memanfaatkan sentimen agama dan kemanusiaan untuk memancing emosi

4. Mencari keuntungan politik jangka pendek melalui kegaduhan informasi

Ia menilai pola tersebut tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga berpotensi melemahkan posisi Indonesia di mata internasional. Jika publik terjebak dalam polarisasi berbasis disinformasi, maka ruang diplomasi Indonesia untuk memperjuangkan isu-isu kemanusiaan justru semakin sempit.

David menambahkan, Presiden Prabowo memilih pendekatan kepemimpinan aktif dalam diplomasi internasional, bukan sekadar menyampaikan kritik dari luar forum global. Dengan tetap hadir di ruang perundingan dan kerja sama internasional, Indonesia dinilai mampu menjaga posisi tawar, memperkuat suara moral, serta memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi.

“Indonesia tidak hadir untuk membela perang, tetapi untuk mendorong penghentian konflik. Bukan untuk tunduk pada kekuatan besar, melainkan memastikan suara keadilan dan kemanusiaan tetap hidup dalam setiap forum internasional,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa diplomasi modern tidak hanya soal sikap politik terbuka, tetapi juga soal membangun jejaring strategis agar Indonesia tetap relevan dalam percaturan global. Menurutnya, kehadiran Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional justru membuka ruang lebih luas untuk memperjuangkan isu kemanusiaan secara konkret, termasuk perlindungan warga sipil di wilayah konflik.

PASBATA pun mengajak masyarakat untuk bersikap kritis, rasional, dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi adu domba yang berpotensi merusak persatuan nasional. David menekankan pentingnya literasi informasi agar publik tidak terjebak dalam framing yang tidak utuh dan cenderung menyesatkan.

“Perbedaan pandangan politik adalah hal wajar, tetapi jangan sampai dimanfaatkan untuk melemahkan persatuan bangsa dan kepercayaan rakyat terhadap negara. Kepentingan nasional harus tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat dapat menilai kebijakan luar negeri Indonesia secara objektif dan proporsional, serta memahami bahwa diplomasi perdamaian membutuhkan konsistensi, kesabaran, dan keberanian untuk tetap berada di ruang dialog internasional, meskipun di tengah tekanan geopolitik yang kompleks. (nsp)