Ketua OJK Masih Kosong, DPR Ngaku Belum Ada Arahan: Mekanisme Masih Internal OJK
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyatakan hingga kini pihaknya belum menerima arahan apa pun dari pimpinan DPR terkait kekosongan jabatan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Komisi XI, kata dia, juga belum mendapatkan informasi resmi soal surat penugasan maupun mekanisme lanjutan dari DPR.
“(Komisi XI sudah menjadwalkan?) Ya kita belum mendapatkan arahan apa pun dari pimpinan DPR,” ujar Misbakhun saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2/2026).
Misbakhun juga memastikan DPR belum menerima surat apa pun terkait penunjukan pimpinan OJK.
“Belum ada surat sama sekali dan kita belum terinformasi apa pun soal itu,” ucapnya.
Karena belum ada arahan resmi, Misbakhun mengatakan mekanisme yang berjalan saat ini masih menggunakan mekanisme internal OJK. Penetapan pimpinan sementara dilakukan melalui rapat Dewan Komisioner OJK.
“Jadi mekanisme yang ada baru menggunakan mekanisme internal OJK. Di rapat Dewan Komisioner OJK sudah menetapkan Bu Kiki, Pak Hasan Fawzi sebagai ketua dan bidang pasar modal, sudah itu,” jelasnya.
Di tengah isu kekosongan pimpinan OJK, Misbakhun menilai kondisi pasar saham Indonesia mulai menunjukkan perbaikan. Ia menyebut pergerakan indeks kembali menguat.
“Ya alhamdulillah sudah menghijau kembali dan sudah recovery dan mulai ada rebound. Ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan masyarakat investor mulai membaik atas bursa saham kita,” katanya.
Menurut Misbakhun, pemulihan pasar saham dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya respons cepat OJK dalam merespons dinamika pasar dan isu yang berkembang.
“Ya banyak faktor. OJK yang cepat memberikan sinyal, kemudian memberikan beberapa isu-isu demutualisasi, kemudian isu mengenai floating share kan sudah ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia menambahkan, isu-isu yang sebelumnya disorot lembaga internasional juga telah direspons oleh otoritas terkait.
“Apa yang menjadi isu di MSCI itu kan ditindaklanjuti oleh otoritas bersama masyarakat untuk melakukan upaya membangun investor kepada bursa kita,” katanya.
Terkait penunjukan Ketua OJK definitif dan proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Misbakhun menegaskan hal itu merupakan kewenangan pemerintah, khususnya Presiden.
“Kalau itu nanti wilayah pemerintah karena itu adalah kewenangan pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden untuk mengusulkan kepada siapa yang akan ditunjuk, diusulkan kepada DPR untuk dilakukan fit and proper test,” jelasnya.
Ia meyakini pemerintah sudah memiliki kerangka pemikiran untuk mengisi kekosongan jabatan yang saat ini masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
“Dan saya yakin dengan situasi saat ini semuanya sudah dalam kerangka pemikiran pemerintah untuk dilakukan upaya-upaya bagaimana mengisi kekosongan saat ini yang masih dijabat oleh Plt,” ujarnya.
Saat ditanya apakah sudah ada nama yang diserahkan ke DPR, Misbakhun menegaskan belum ada.
“(Sudah ada setoran nama?) Itu sepenuhnya milik pemerintah. Jadi kami di DPR Komisi XI menunggu kapan pemerintah melakukan, dan itu sepenuhnya wilayah pemerintah, kami tidak ikut,” pungkasnya.
Sebelumnya, empat pejabat OJK mengundurkan diri pada Jumat (30/1).
Keempatnya adalah Mahendra Siregar (ketua Dewan Komisioner OJK), Mirza Adityaswara (Wakil Ketua DK OJK), Inarno Djajadi (kepala eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK).
Termasuk I.B. Aditya Jayaantara (deputi komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK).
Sehari kemudian, Sabtu (31/1/2026), rapat Dewan Komisioner OJK menetapkan Friderica Widyasari sebagai anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua DK OJK.
Terkait hal ini, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menilai dinamika pergantian kepemimpinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berlangsung secara terukur, konstitusional, dan tidak mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan maupun pasar modal nasional.
Misbakhun mengatakan pengunduran diri jajaran pimpinan OJK merupakan keputusan profesional yang patut dihormati, sekaligus mencerminkan komitmen kuat terhadap etika jabatan dan tata kelola institusi yang sehat.
“Keputusan tersebut perlu dipahami sebagai bentuk tanggung jawab profesional. Ini menunjukkan bahwa standar integritas dalam lembaga keuangan negara terus diperkuat,” ujar Misbakhun, Minggu (1/2/2026).
(rpi/ree)
Load more