Cerita Detik-detik Memilukan Siswa SD Akhiri Hidupnya Karena Tak Mampu Beli Alat Tulis di Ngada

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto dengan Asta Citanya untuk membangun pendidikan yang peduli rakyat, kini sekita menjadi perbincangan publik. Pasalnya, belakangan ini warganet menyoroti kisah detik-detik memilukan siswa SD akhiri hidupnya karena tak mampu membeli alat tulis.

Kisah itu merebak ke media social higga menuai komentar dari publik hingga elite politik. Bahkan, kisah tersebut dipaparkan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati. 

Dalam hal ini, ia menceritakan, rasa duka cita dan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya seorang anak sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang diduga bunuh diri karena tidak mampu membeli buku dan pena untuk keperluan sekolahnya.

Untuk diketahui, seorang siswa kelas IV SD di Kabupaten Ngada, ditemukan meninggal dunia pada Kamis (29/1/2026).

Kepolisian menyatakan dugaan awal mengarah pada tindakan bunuh diri, namun proses penyelidikan masih berlangsung.

Aparat telah memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti berupa pesan tertulis yang diduga dibuat korban sebelum kejadian.

Baca Juga

Sorot Kasus Kebakaran KM Mutiara Sentosa 2, DPR RI Ungkap Keselematan Transportasi Laut Butuh Sinergitas Antar Pihak

Polisi menegaskan pendalaman dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi keluarga dan lingkungan sosial korban.

Seorang anak pergi dalam sunyi, membawa beban yang seharusnya tak pernah ia pikul sendiri.

Menyikapi kisah ini, MY Esti Wijayati menyatakan bahwa kejadian tragis ini menjadi pukulan keras bagi nurani dan rasa kemanusiaan kita bersama.

Lanjutnya menjelaskan bahwa peristiwa ini tidak boleh dipandang sebagai kejadian biasa, melainkan sebagai peringatan serius bagi negara dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. 

“Ini adalah tamparan keras bagi kita semua. Seorang anak SD kehilangan nyawanya bukan karena perang atau bencana alam, melainkan karena ketidakmampuan membeli alat tulis. Ini sungguh tidak dapat diterima dalam negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hak atas pendidikan,” jelas MY Esti, pada Selasa (3/2/2026).

Selain itum ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas masih adanya anak-anak Indonesia yang mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan dasar akibat faktor ekonomi. 

Padahal, menurutnya, pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dijamin sepenuhnya oleh negara tanpa terkecuali.

MY Esti Wijayati mengingatkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 

”Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 31 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya,” bebernya. 

Dengan demikian, kata dia, sudah sangat jelas bahwa tanggung jawab pembiayaan pendidikan dasar berada di pundak negara, bukan pada anak atau keluarganya.

Bahkan MY Esti menegaskan bahwa konstitusi juga telah mengatur secara tegas komitmen anggaran pendidikan. Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” 

Oleh karena itu, kata dia tidak seharusnya masih ada anak-anak Indonesia yang terhambat sekolah hanya karena tidak mampu membeli buku, pena, atau perlengkapan belajar dasar lainnya.

Menurutnya, tragedi di Ngada ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan pendidikan di daerah, khususnya terkait akses, pemerataan, dan keberpihakan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Ia menekankan bahwa persoalan pendidikan bukan hanya soal gedung sekolah dan kurikulum, tetapi juga menyangkut jaminan negara atas kebutuhan dasar peserta didik.

Selain itu, legislator PDIP ini juga mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang secara tegas mengamanatkan bahwa pendidikan dasar harus bebas dari pungutan. 

Putusan ini menegaskan bahwa sekolah tidak dibenarkan melakukan pungutan dalam bentuk apa pun yang dapat membebani peserta didik dan keluarganya.

“Putusan MK tersebut harus menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Ke depan, tidak boleh lagi ada pungutan, baik yang bersifat langsung maupun terselubung. Negara harus memastikan bahwa sekolah benar-benar menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar, bukan ruang yang menimbulkan ketakutan dan tekanan karena persoalan biaya,” kata MY Esti.

Ia juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk lebih proaktif dan responsif dalam memberikan bantuan pendidikan, termasuk penyediaan perlengkapan sekolah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. 

Menurutnya, bantuan pendidikan tidak boleh bersifat administratif semata, tetapi harus benar-benar menjangkau anak-anak yang membutuhkan di lapangan.

“Pemerintah harus hadir secara nyata. Jangan sampai ada lagi anak-anak yang merasa putus asa hanya karena tidak mampu membeli alat tulis. Pendidikan seharusnya membebaskan, bukan menekan, apalagi sampai merenggut nyawa, sebagaimana Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 sudah menegaskan bahwa Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” ketentuan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi merupakan kewajiban aktif negara untuk hadir, melindungi, dan memastikan anak-anak dari keluarga miskin tidak kehilangan hak-hak dasarnya, termasuk hak atas pendidikan,” jelasnya.

MY Esti Wijayati juga menyampaikan bahwa negara sejatinya telah menyediakan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020, yang merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah bagi peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. 

Namun demikian, ia menekankan bahwa pelaksanaan program tersebut harus benar-benar tepat sasaran dan menyentuh masyarakat secara langsung.

MY Esti pun mendorong agar ke depan cakupan PIP ditingkatkan dan jumlah penerimanya diperluas, sehingga seluruh anak dengan kondisi ekonomi kurang mampu dapat memperoleh bantuan pendidikan dan peristiwa tragis seperti yang terjadi di Ngada tidak terulang kembali.

Ia pun berharap kejadian memilukan ini menjadi pelajaran bersama dan titik balik untuk memperkuat komitmen negara dalam memenuhi hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa.

Kemudian ia menegaskan bahwa tidak boleh ada satu pun anak Indonesia yang tertinggal atau kehilangan masa depannya karena kemiskinan.

“Setiap anak adalah aset bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan mereka dapat tumbuh, belajar, dan bermimpi tanpa rasa takut dan tanpa beban yang seharusnya ditanggung negara,” beber MY Esti. (aag)