Mulai Hari Ini, Girik hingga Letter C Tahun 1967-1997 Tak Berlaku, Wajib Dikonversi ke SHM
- Setkab go.id
Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menegaskan dokumen tanah lama seperti girik, petok, dan letter C terbitan 1967–1997 tidak lagi berlaku mulai 2 Februari 2026. Masyarakat diminta segera mengonversinya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui sistem pendaftaran tanah resmi di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum atas tanah hanya diakui melalui sertifikat yang terdaftar di BPN.
Dokumen lama seperti girik, petok, letter C, verponding, gebruik, landrente, opstal, kekitir, erfpacht, dan pipil tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan. Dokumen tersebut hanya dapat digunakan sebagai riwayat awal dalam proses pendaftaran tanah.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menekankan pentingnya tertib administrasi pertanahan guna mencegah konflik dan praktik mafia tanah.
“Pemerintah sekarang ini semakin mengatasi soal itu (mafia tanah). Pemerintah juga meminta masyarakat, bagi masyarakat yang punya sertifikat tahun 1967–1997, diminta untuk memperbarui,” katanya saat melakukan kunjungan ke Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026) lalu.
“Supaya mereka makin mendapatkan kepastian bahwa alas hak itu ya memang sah dan alas hak itu legal dan yang mereka kuasai, mereka miliki, mereka gunakan, mereka masih juga sah, legal,” sambungnya.
Ia berharap penertiban administrasi pertanahan dapat mempercepat penyelesaian sengketa tanah yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Dokumen lama dinilai rentan hilang, rusak, atau dipalsukan sehingga membuka celah konflik.
Terpisah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN Shamy Ardian memastikan masyarakat tidak perlu khawatir.
“Masyarakat yang sampai hari ini masih memiliki girik tidak perlu khawatir atau termakan informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab. Apabila tanahnya ditempati, dikuasai, tetap dapat dimohonkan sertifikat tanahnya melalui kantor pertanahan,” ujarnya, Rabu (7/1/2026).
Dalam PP Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 95 disebutkan alat bukti tertulis tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung negara apabila tidak didaftarkan.
Namun, Shamy menegaskan dokumen seperti girik dan verponding tetap bisa menjadi dasar pengajuan sertifikat.
Untuk mengurus SHM, pemohon wajib membuat surat pernyataan riwayat kepemilikan yang diperkuat minimal dua saksi serta diketahui pemerintah desa atau kelurahan setempat.
“Untuk dua orang saksi itu harus yang mengetahui dan bisa menguatkan riwayat kepemilikan serta penguasaan fisik tanah oleh pemohon. Biasanya tetangga sekitar atau tokoh masyarakat yang mengetahui tanah tersebut sudah dikuasai secara fisik dalam jangka waktu lama,” terangnya.
Biaya pengurusan sertifikat bervariasi tergantung luas, lokasi, dan penggunaan tanah. Rinciannya dapat dilihat melalui aplikasi Sentuh Tanahku dan mengacu pada ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta kewajiban perpajakan yang berlaku.
“Masyarakat diimbau untuk menanyakan langsung rincian biaya ke kantor pertanahan agar memperoleh informasi yang jelas dan transparan,” pungkasnya.
Load more