Kesedihan Mendalam Gubernur NTT Terpukul Anak SD Bunuh Diri di Ngada, Akui Sistem Data Warga Miskin Carut-Marut

Ia mendengar beberapa informasi bahwa kondisi keluarga korban berasal dari kategori miskin. Sementara, mereka juga sempat tinggal di Kecamatan Nagaroro, Kabupaten Nagekeo, NTT.

Selepas itu, korban bersama empat saudara dan orang tuanya berpindah ke Kecamatan Jerebuu, Ngada, NTT. Ia mengaku ada kelengahan pendataan terhadap kepindahan keluarga tersebut.

Keluarga korban tidak memperoleh bantuan sosial (bansos) dari Pemda. Sebab, tidak adanya proses administrasi perpindahan KTP dari Nagaroro ke Jerebuu.

"Waktu perpindahan ini memang tidak disertai dengan data kependudukan yang dibutuhkan dan itu mengakibatkan dalam waktu-waktu mereka pindah di Jerebuu ini, akses terhadap bantuan pemerintah tidak mereka dapatkan karena personal administrasi yang KTP-nya belum dipindahkan ke Kabupaten tetangga," jelasnya.

Menurutnya, tidak ada yang menangani proses administrasi perpindahan menjadi problem serius. Tragedi ini merupakan pukulan telak bagi seluruh perangkat pemerintah di NTT.

"Itu kita gagal bersama-sama, gagal berjamaah untuk mendeteksi kejadian kayak begini itu harusnya bisa dibantu atau kita tolong. Terus terang, saya terpukul dan sedih karena faktor-faktor ini," bebernya.

Baca Juga

Polda NTT Sapa Anak-Anak Pascagempa, Kembalikan Senyum Siswa SD Inpres Tawajawa di Ngada

Ia mengatakan, soal korban diduga bunuh diri karena tak bisa membeli alat tulis, ini berkaitan dengan kegagalan pendeteksian terhadap warga miskin di kawasannya.

"Dan saya mendengar ini bukan kejadian pertama. Bagi Pemda Ngada ini biasa, tapi buat kita ataupun saya yang baru pertama, saya merasa cukup terganggu kok masih ada kayak begini terjadi di Provinsi NTT," imbuhnya.

Gebrakan Pemprov NTT Sikapi Tragedi Pilu Siswa SD Gantung Diri di Ngada

Di kesempatan lain, Melki mengatakan Pemprov NTT akan membuat gebrakan. Pihaknya siap memberikan bantuan pembangunan rumah layak huni untuk keluarga miskin khususnya keluarga korban.

"kita dari provinsi akan melihat agar membantu membangun rumah layak huni. Paling penting adalah membangun sistem sosial yang kuat dan dikerjakan bersama," terang Gubernur NTT itu kepada awak media di Kupang, Rabu (4/2/2026).

Ia hanya mengharapkan tragedi tersebut tidak terulang lagi. Karena sudah terjadi, Pemprov tanggung jawab menyelesaikan perkara ini.