Jeritan Guru Madrasah Ngadu ke DPR: Tak Bisa Ikut PPPK-ASN, Gaji Rp300 Ribu

Jakarta, tvOnenews.com – Guru madrasah swasta mengadukan nasibnya ke DPR RI. Mereka mengaku tidak bisa mengikuti seleksi ASN maupun PPPK meski sudah mengabdi puluhan tahun dengan gaji minim.

Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Persatuan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Yaya Ropandi menyampaikan langsung keluhan tersebut di hadapan pimpinan rapat.

“Salah satu hal yang perlu mendapatkan atensi. Yang pertama Ibu Pimpinan, kami guru swasta mau ikut seleksi ASN saja, mau ikut PPPK saja, tidak bisa Bapak Ibu. Karena aturannya tidak ada,” ujar Yaya dalam rapat dengar pendapat, Rabu (11/2/2026).

Ia menjelaskan regulasi saat ini hanya membuka peluang seleksi PPPK bagi guru honorer di sekolah negeri.

“Yang boleh ikut seleksi PPPK ASN itu yang honor di negeri surat keterangannya. Sementara kami yang di swasta ini tidak bisa ikut seleksi apalagi diterima,” katanya.

Menurut Yaya, guru madrasah swasta bahkan belum tentu lolos seleksi, namun kesempatan untuk mendaftar saja tidak diberikan.

Baca Juga

Pemprov DKI Jakarta Ikut Aturan Pusat soal WFH ASN, Asalkan Bukan Hari Rabu

“Belum tentu kami diterima seleksi P3K, tapi tolong dibuka regulasi ini bahwa guru swasta yang mengajar di swasta juga boleh ikut PPPK atau ASN, hal ini belum bisa,” tegasnya.

PGM Indonesia sendiri telah menjaring aspirasi dari berbagai daerah. Yaya menyebut organisasinya kini telah terbentuk di hampir 27 provinsi dan 185 kabupaten/kota.

“Izinkan Ibu Pimpinan, PGM Indonesia alhamdulillah kami selaku Ketua Umum ini sekarang sudah memiliki hampir 27 provinsi. Jadi jeritan hari ini kami sampaikan setelah kami keliling-keliling melantik pengurus wilayah dan pengurus daerah,” ujarnya.

Ia mengaku menerima keluhan serupa dari Ambon, Papua, Aceh, Jawa Timur hingga Bali. Di sisi lain, Yaya mengungkap kondisi kesejahteraan guru madrasah yang memprihatinkan.

“Alhamdulillah guru madrasah tidak pernah berontak, Bapak Ibu. Kami masih menyadari itu karena beliau-beliau itu walaupun gajinya masih ada yang Rp300 ribu, Rp500 ribu, tetapi karena keberkahan alhamdulillah mereka-mereka masih bisa dan komitmen untuk mencerdaskan anak bangsa,” katanya.

Ia bahkan menyebut ada guru yang sudah mengajar 15 hingga 20 tahun hanya berharap pengakuan negara.

“Atas dasar itu, mungkin hari ini kami ada yang sudah mengajar tadi 20 tahun, 15 tahun, sampai ada yang mengatakan begini Ibu Pimpinan, 'Tidak apa-apa saya diangkat PPPK walaupun besok saya pensiun asal saya diakui oleh negara'. Bayangkan Bapak Ibu. Begitu mirisnya mendengar kata-kata itu supaya guru swasta juga mendapatkan atensi,” ungkapnya.

Selain persoalan status, Yaya juga menyoroti ketimpangan sarana pendidikan antara sekolah umum dan madrasah.

“Bayangkan di sekolah yang di bawah Disdik (Dinas Pendidikan) Ibu. Mereka belajarnya sudah pakai smart TV, kami dari madrasah hanya melihat Ibu. Ini yang terjadi,” ujarnya.

PGM Indonesia meminta DPR mendorong pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi diskriminasi terhadap guru madrasah baik dari sisi regulasi maupun dukungan anggaran.

“Itu saja Ibu Pimpinan. Mohon kiranya kami bukan menuntut Ibu tetapi mohon dorongan dari Pimpinan Dewan untuk kesejahteraan guru Madrasah,” tandasnya. (rpi/nsi)