Soal Guru Madrasah Digaji Rp250 Ribu, DPR: Sudah 5 Tahun di Komisi VIII Tak Ada Hasil

Jakarta, tvOnenews.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra, Abdul Wachid, mengakui persoalan kesejahteraan guru madrasah dan pondok pesantren sudah lama terjadi dan belum terselesaikan.

Ia bahkan mengaku sudah memperjuangkan hal tersebut sejak periode sebelumnya di Komisi VIII.

“Persoalan ini sudah lama, saya itu sudah dua periode di Komisi VIII, di Komisi VIII waktu itu saya teriak-teriak karena saya selalu ditangisi dapil,” kata Abdul Wachid dalam rapat bersama perwakilan guru madrasah dan pesantren di DPR RI, Rabu (11/2/2026).

Ia menyebut, di daerah pemilihannya, banyak guru madrasah dan pengajar ngaji yang hanya digaji ratusan ribu rupiah per bulan.

“Pak dapil saya itu dapilnya madrasah dan ponpes, Demak Kudus Jepara, kasian, saya punya yayasan. Gajinya 250 ribu. Guru-guru ngaji, ya hanya dapat dari wali murid, kadang ada yang ngasih kadang ada yang enggak per bulan,” ujarnya.

Menurutnya, perjuangan di Komisi VIII selama lima tahun terakhir belum membuahkan hasil konkret.

Baca Juga

Oknum Guru Bergelar "Ustaz" di Sekolah Internasional Serpong Diduga Lecehkan Siswi, Terjadi saat Korban Kelas 4 SD hingga 1 SMP

Namun ia berharap momentum pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto bisa menjadi titik balik.

“Jadi ini menjadikan suatu perjuangan kami. Di Komisi VIII selama lima tahun tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah Pak Prabowo dilantik menjadi presiden. Ini kesempatan kami, ini harus kami tindaklanjuti, kebetulan beliau adalah sahabat saya, beliau ketum saya,” katanya.

Wachid juga menyoroti belum dibentuknya Direktorat Jenderal Pondok Pesantren (Dirjen Ponpes), padahal menurutnya Presiden telah memerintahkan Menteri Agama untuk membentuknya.

“Pak presiden perintahkan Menag buat dirjen ponpes. Saya sayangkan sampai sekarang dirjennya belum ada. Karena ponpes ini adalah tempat pendidikan sebelum Indonesia merdeka. Tidak ada sentuhan dari pemerintah. Kalau ada sentuhan adanya dirjen itu bisa dibicarakan di Komisi 8 untuk penganggaran. Gak ada pak,” tegasnya.

Ia memastikan aspirasi para guru akan langsung disampaikan ke Presiden Prabowo.

“Jadi ini nanti langsung pak akan disampaikan pada presiden perintahkan pada menteri dan dirjen,” sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyatakan persoalan yang disampaikan para guru bukan hal baru bagi DPR.