Komisi V DPR Soroti Pesawat Smart Air Ditembaki di Papua: Peringatan Buat Pemerintah, Papua Tak Bisa Disamakan

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyoroti insiden penembakan pesawat Smart Air di Bandara Korowai Batu, Kampung Danowage, Distrik Yaniruma, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.

Lasarus menegaskan kawasan bandara merupakan objek vital yang seharusnya mendapat pengamanan standar dan memadai.

“Kawasan bandara itu bagian objek vital, nah objek vital itu seharusnya dilakukan pengawalan secara cukup standar pengawalan objek vital,” kata Lasarus, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah agar memperketat pengamanan seluruh bandara, terutama di wilayah Papua yang memiliki karakteristik khusus.

“Jadi saya rasa ini peringatan bagi pemerintah untuk kiranya seluruh bandara yang ada termasuk di Papua itu dilakukan pengamanan yang cukup sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah masing-masing,” ujarnya.

Lasarus menilai Papua memiliki kondisi keamanan yang berbeda sehingga pengamanan bandara tidak bisa disamakan dengan daerah lain.

Baca Juga

Kunjungi Armuzna, Timwas DPR RI Periksa Fasilitas Jamaah Haji Indonesia: Armuzna Tahun Ini Lebih Baik

“Karena Papua ini bersifat khusus seharusnya dilakukan pengamanan khusus di bandara itu. Dipastikan penumpang atau siapapun yang datang itu ke bandara dipastikan aman karena dilakukan pengamanan yang cukup. Ini tugas pemerintah,” tegasnya.

Menurut Lasarus, insiden ini bukan tentang kelalaian. Ia menyebutnya sebagai kelemahan dalam sistem pengamanan.

“Iya, bukan (kelalaian), saya sebut ini kelemahan, kelemahan dalam pengamanan objek vital bandara di Papua,” katanya.

Ia pun meminta Kementerian Perhubungan segera melakukan evaluasi menyeluruh. Bahkan, Lasarus menyebut opsi penutupan bandara bisa diambil jika negara tidak mampu menjamin keamanan.

“Ya ini dievaluasi dong, kalau memang layak operasi terus, tapi kalau memang tidak aman jangan dioperasikan lagi, tutup aja bandaranya. Iya dong, karena membahayakan orang yang keluar masuk ke bandara itu. Dan negara tidak bisa memberikan jaminan keamanan, berarti kan kita ndak bisa mengoperasikan, tutup bandaranya. Pilihannya itu,” ucapnya.

Namun, ia juga membuka opsi lain, yakni tetap mengoperasikan bandara dengan syarat pengamanan diperketat.

“Atau tetap operasi tapi dilakukan pengamanan yang cukup," tandasnya. (rpi/iwh)