Eks Wakapolri Singgung SP3 Eggi dan Hari Lubis di Kasus Ijazah Jokowi: Kenapa Yang Lain Tidak?

Jakarta, tvOnenews.com - Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno menyinggung soal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis. 

Menurutnya SP3 yang dikeluarkan tidak hanya terhadsp Eggi dan Hari Lubis, namun diberikan serupa terhadap tersangka lainnya yaitu Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar dan Dokter Tifauziah Tyassuma. 

"Penghentian penyidikan juga seharusnya diberikan kepada seluruh yang dilaporkan oleh pak Jokowi dan kawan-kawan tadi. Jadi tidak bisa diambil sendiri, dua orang di SP3, yang lain tidak," katanya di Mapolda Metro Jaya, Kamis (12/2/2026). 

Sumber :

• tvOneNews

Diketahui, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis sebelumnya merupakan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. 

Namun Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 terhadap keduanya pada pertengahan Januari lalu melalui restorative justice (RJ). 

Baca Juga

Permohonan Uji KHUP-UU ITE Roy Suryo CS Ditolak MK

Dalam hal ini, Oegroseno mempertanyakan soal alasan RJ yang diberikan terhadap keduanya. Sebab ia menilai tidak ada kejelasan pengeluaran RJ tersebut. 

"Harus jelas RJ dalam rangka apa, karena kebetulan yang dihentikan dua tersangka itu statusnya tidak meninggal dunia. Kalau meninggal dunia lain ya, tapi kan tidak meninggal dunia, berarti yang masih hidup yang lain juga harus dihentikan dengan nomor yang sama," ungkapnya. 

Di sisi lain ia juga mempertanyakan pasal yang dilayangkan terhadap RTT yakni Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik hingga Pasal 311 KUHP tentang fitnah.

Menurutnya, tidak ada pernah terjadi ada perbuatan delik aduan pencemaran nama baik atau fitnah dengan melaporkan terlapor lebih dari satu.

"Jadi sesuai dengan pasal 1 asas-asas legalitasnya KUHP dan pasal 2 KUHP yang baru bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan," tandasnya. 

Sebelumnya, kubu Roy Suryo Cs menghadirkan tiga orang ahli dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo.

Ketiga ahli tersebut adalah mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin , dan budayawan yang juga kolumnis Mohamad Sobary.