DPP Holistik Soroti Arah Reformasi, Minta Polri Tetap di Bawah Presiden

Jakarta, tvOnenews.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Holistik menyoroti arah reformasi kelembagaan Polri yang tengah menjadi perbincangan publik. DPP Holistik mendorong Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP) agar tetap merekomendasikan posisi Polri berada di bawah Presiden. Sebagaimana diatur dalam kerangka konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Umum DPP Holistik menyatakan bahwa wacana reposisi institusi Polri harus dikaji secara hati-hati, komprehensif, dan tidak didasarkan pada respons sesaat terhadap dinamika politik atau kasus tertentu.

Menurutnya, reformasi Polri harus diarahkan pada penguatan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas, bukan pada perubahan struktur yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam sistem ketatanegaraan.

Secara konstitusional, Polri adalah alat negara yang berada di bawah Presiden. Posisi ini bukan tanpa alasan, melainkan bagian dari desain sistem presidensial yang menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan,” ujar dia.

DPP Holistik menilai bahwa dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, garis komando yang jelas merupakan elemen penting untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. 

Apabila Polri dipisahkan dari struktur eksekutif atau ditempatkan di bawah lembaga lain, dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih kewenangan serta potensi tarik-menarik kepentingan politik yang justru mengganggu independensi institusi.

Baca Juga

Polemik Keterlibatan TNI-Polri Pada Mega Proyek MBG, BGN Jawab Menohok

Lebih lanjut, DPP Holistik menegaskan bahwa persoalan utama yang dihadapi Polri saat ini bukanlah soal posisi kelembagaan, melainkan persoalan integritas, budaya organisasi, dan konsistensi penegakan hukum.

Reformasi, menurut mereka, harus menyentuh aspek rekrutmen, promosi jabatan, sistem pengawasan internal dan eksternal, serta penguatan mekanisme akuntabilitas publik.

“Kita tidak boleh terjebak pada solusi struktural yang bersifat kosmetik. Yang dibutuhkan adalah pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola dan mentalitas aparat,” tulis DPP Holistik.

DPP Holistik juga mengingatkan bahwa setiap perubahan terhadap posisi Polri dalam sistem ketatanegaraan berpotensi memerlukan revisi regulasi strategis, bahkan amendemen terhadap aturan yang lebih tinggi. 

Karena itu, mereka meminta KPRP untuk bekerja secara objektif, berbasis kajian akademik, serta mempertimbangkan implikasi jangka panjang terhadap stabilitas nasional.

Dalam konteks pengawasan, DPP Holistik mendorong penguatan fungsi lembaga pengawas eksternal seperti Kompolnas serta optimalisasi peran DPR dalam menjalankan fungsi kontrol. 

Transparansi dalam penanganan perkara dan keterbukaan informasi publik dinilai sebagai langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

“Reformasi tidak identik dengan memindahkan posisi. Reformasi adalah soal memperbaiki sistem dan memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.

DPP Holistik berharap KPRP dapat menjadi ruang konsolidasi gagasan yang konstruktif, bukan arena tarik-menarik kepentingan politik jangka pendek. Rekomendasi yang dihasilkan, menurut mereka, harus berpijak pada prinsip negara hukum dan semangat reformasi yang berkelanjutan.

Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap profesionalisme aparat penegak hukum, DPP Holistik menilai momentum reformasi harus dimanfaatkan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat. Namun, penguatan itu, kata mereka, harus tetap berada dalam koridor sistem presidensial yang telah menjadi fondasi tata kelola pemerintahan Indonesia.

Dengan demikian, DPP Holistik secara tegas meminta KPRP agar dalam rekomendasinya tetap mempertahankan Polri berada di bawah Presiden, sembari mendorong reformasi substansial yang menyentuh akar persoalan institusi. Bagi mereka, stabilitas kelembagaan dan pembenahan internal harus berjalan beriringan demi mewujudkan kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya.