Outlook Indonesia Diperingkat Negatif, Prabowo Perintahkan Menteri Terbuka pada Publik
- Tim tvOnenews/Abdul Gani Siregar
Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah merespons serius perubahan outlook peringkat Indonesia menjadi negatif oleh lembaga pemeringkat internasional Moody’s.
Presiden RI, Prabowo Subianto, langsung menginstruksikan jajaran kabinetnya untuk lebih terbuka kepada publik dan pelaku pasar guna menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan arahan presiden tidak hanya ditujukan kepada satu lembaga pemeringkat, melainkan kepada seluruh pemangku kepentingan ekonomi, baik di dalam maupun luar negeri.
“Tidak spesifik pada Moody’s, tetapi arahan bapak presiden agar menteri-menteri ini terbuka kepada masyarakat dan menyampaikan juga kepada para stakeholder di pasar modal, perguruan tinggi maupun kepada media dan kedutaan-kedutaan besar asing,” ujar Airlangga di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, dikutip Sabtu (14/2/2026).
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah menyiapkan diplomasi ekonomi. Menteri Investasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, akan melakukan roadshow internasional untuk bertemu investor global serta berbagai pemangku kepentingan.
Rosan menyebut komunikasi langsung diperlukan untuk menjelaskan arah kebijakan ekonomi dan investasi Indonesia, termasuk reformasi regulasi yang tengah dijalankan pemerintah.
“Ini untuk mengatakan bahwa kami ini melakukan reformasi dalam kebijakan, policy, dan regulasi, untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia,” ucap Rosan.
Upaya tersebut juga berkaitan dengan proses pemeringkatan lembaga investasi negara. PT Danantara Investment Management saat ini tengah menjalani proses penilaian oleh S&P Global dan Moody’s.
Sebelumnya, lembaga tersebut telah memperoleh peringkat BBB outlook stabil dari Fitch Ratings pada September 2025, setara dengan sovereign rating Indonesia di kategori investment grade.
“Kami in the process untuk dapat rating dari S&P dan Moody’s sehingga ini memberikan kepercayaan lebih bahwa Danantara ini risikonya sangat terukur, terstruktur dan ini memberikan hal yang sangat positif bagi Danantara,” paparnya, Jumat (13/2/2026).
Moody’s sebelumnya menilai pembentukan sovereign wealth fund baru Indonesia, Danantara, menimbulkan ketidakpastian baru terkait sumber pendanaan, tata kelola, dan prioritas investasi pemerintah.
Penilaian itu menjadi salah satu faktor perubahan outlook peringkat Indonesia menjadi negatif meski level kredit tetap dipertahankan di Baa2.
Dalam laporannya, Moody’s menyoroti besarnya kewenangan Danantara terhadap aset BUMN yang nilainya melampaui US$900 miliar atau sekitar 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nominal Indonesia 2025.
“Koordinasi dan kohesi kebijakan yang belum sepenuhnya jelas terkait mandat Danantara menimbulkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan serta potensi kewajiban kontinjensi bagi pemerintah,” tulis Moody’s dikutip Jumat (6/2/2026).
Lembaga tersebut juga mengingatkan kewenangan terhadap kebijakan dividen BUMN berpotensi menekan kesehatan keuangan perusahaan pelat merah, yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan penting negara.
Selain itu, Moody’s menilai masih terdapat sejumlah pertanyaan mengenai prioritas investasi, manajemen risiko, serta hubungan regulasi antara Danantara, BUMN, dan otoritas terkait.
Pemerintah kini berupaya meredam kekhawatiran pasar dengan transparansi dan komunikasi langsung, sekaligus memastikan program investasi negara tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas fiskal dan kepercayaan investor global. (agr/ree)
Load more