Imbas Polemik Wakaf Taqy Malik, WNI di Arab Saudi Mengaku Dipenjara 4 Hari

Isu Donasi dan Pengawasan Aparat

Tak hanya soal mushaf, Randy juga kembali menyinggung program donasi makanan yang dijalankan Taqy di Arab Saudi. Ia mengklaim terdapat selisih harga dalam program sedekah makanan yang ditawarkan.

Randy menyebut harga rata-rata sedekah makanan di sana berkisar 8 hingga 15 Riyal, sementara program yang dijalankan Taqy disebut mematok sekitar Rp100.000 per boks.

Ia juga menyatakan bahwa pada 2025 lalu, Taqy sempat menjadi perhatian aparat setempat terkait dugaan penggalangan donasi online tanpa izin resmi. Randy mengklaim situasi tersebut membuat Taqy berpindah tempat tinggal.

Namun, kembali ditegaskan bahwa tudingan tersebut belum disertai dokumen resmi atau putusan hukum yang dipublikasikan ke publik.

Donasi Ramadan 2026 Kembali Dibuka

Baca Juga

Polemik Wakaf Alquran Taqy Malik, Isu Mark Up hingga Transparansi Dana Jadi Sorotan

Di tengah polemik, Taqy Malik disebut kembali membuka donasi makanan dan wakaf Alquran untuk Ramadan 2026. Langkah ini dinilai Randy berpotensi memicu persoalan serupa jika tidak disertai koordinasi yang jelas dengan otoritas terkait.

Randy mengaku telah mencoba menasihati secara personal. Namun hubungan keduanya dikabarkan merenggang, bahkan Taqy disebut menyindir melalui media sosial dan tidak lagi mengikuti akun Randy.

Kasus ini pun memicu perdebatan di kalangan WNI di Arab Saudi. Sebagian menilai program wakaf merupakan bentuk kebaikan yang patut diapresiasi, sementara lainnya menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi setempat.

Dampak Sosial bagi Pekerja Migran

Isu yang paling menyita perhatian adalah klaim penahanan pekerja Indonesia selama beberapa hari. Jika benar terjadi, hal ini menjadi perhatian serius karena menyangkut keamanan dan kenyamanan diaspora Indonesia di luar negeri.

Arab Saudi dikenal memiliki regulasi ketat terkait aktivitas penggalangan dana dan distribusi barang keagamaan, khususnya jika melibatkan warga asing. Setiap kegiatan yang bersifat kolektif atau dalam jumlah besar umumnya memerlukan izin resmi.

Polemik ini menunjukkan pentingnya transparansi dan kepatuhan hukum dalam menjalankan aktivitas sosial lintas negara. Terlebih, dampaknya bisa meluas hingga ke komunitas yang tidak terlibat langsung.

Hingga saat ini, belum ada klarifikasi langsung dari Taqy Malik terkait tudingan bahwa tindakannya menyebabkan pekerja Indonesia ditahan. Publik pun masih menunggu penjelasan lebih lanjut guna memastikan duduk perkara secara utuh. (nsp)