Istana Tegaskan Tak Ada Rencana Revisi UU KPK, CPI Turun Disebut PR Sistemik

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menegaskan belum ada pembahasan apapun terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), termasuk wacana mengembalikan ke versi sebelumnya.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi memastikan isu tersebut tidak pernah dibicarakan di internal pemerintah maupun bersama Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Belum ada, belum ada kita bahas,” tegas pria yang disapa Mas Pras itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2026).

Saat kembali ditanya apakah ada keinginan pemerintah membahas revisi UU KPK, Pras menjawab singkat.

“Tidak ada. Tidak ada,” ucapnya.

Soal pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang sempat setuju jika UU KPK dikembalikan ke awal, Prasetyo mengaku bingung.

Baca Juga

Setyo Budiyanto Soal Isu Pengembalian UU KPK ke Versi Lama: Kami Tak Mau Terjebak dengan Urusan Perubahan

"Apa hubungannya ini dengan Pak Jokowi? Enggak ada, belum ada," ujarnya.

Di sisi lain, ia mengakui penurunan Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia menjadi pekerjaan rumah (PR) serius.

“Ya, ya sekali lagi kita pertama tentu prihatin dan itu memang memang pekerjaan rumah kita bersama-sama. Ini kan sudah sistemik ya masalah gitu kan, eh korupsi ini. Dan itu memang yang harus kita terus kita enggak boleh capek, enggak boleh lelah untuk bagaimana kita mengurangi semaksimal mungkin segala tindak pidana korupsi,” ujarnya.(rpi/raa)