Pigai Sebut MBG adalah Program Keinginan PBB: Tak Mungkin Ketua BEM UGM Bisa Minta UNICEF Hentikan
- tvOnenews.com/Rika Pangesti
Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai merespons Ketua BEM UGM yang dikabarkan menyurati UNICEF agar menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pigai menegaskan bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni MBG tidak akan bisa dihentikan karena merupakan bagian dari keinginan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
"Gimana programnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Anda meminta UNICEF menghentikan? Tidak mungkin. Karena itu keinginan Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata dia, dikutip Minggu (22/2/2026).
Adapun diketahui, pada 6 Februari 2026 lalu, BEM UGM mengirimkan surat ke UNICEF terkait anggaran negara untuk bidang pendidikan.
BEM UGM menilai bahwa kebijakan Presiden Prabowo tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
Hal ini juga dihubungkan dengan peristiwa seorang siswa SD bunuh diri di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) karena masalah ekonomi.
Meski demikian, menurut Pigai permintaan menghapus program MBG sama saja melanggar HAM. Ia menegaskan, makan gratis, kesehatan gratis, pendidikan gratis, adalah hak manusia.
Ia kemudian menjelaskan bahwa PBB sebagai organisasi meminta supaya seluruh rakyat di negara yang tergabung di dalamnya harus bisa mendapatkan makanan bergizi.
Program MBG, lanjut dia, adalah cara pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat terkait makanan bergizi. Akhirnya, diharapkan bisa berpengaruh dengan kehidupan mereka.
Jika diminta dihentikan, menurut dia sama saja dengan menghambat masyarakat Indonesia dalam mendapatkan hak mereka dalam hal pangan.
"Makanan yang bergizi bagi anak-anak kecil adalah sesuai dengan apresiasi dan permintaan dan harapan dari UNICEF. Ya, harapan dari UNICEF," kata dia menambahkan.
Pigai pun mengatakan tidak mungkin meminta UNICEF untuk menghentikan hal yang menjadi permintaan PBB.
"Gimana programnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Anda meminta UNICEF menghentikan? Tidak mungkin. Karena itu keinginan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata dia menegaskan.
Lebih lanjut, Pigai mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya terbuka dengan segala bentuk kritik dari masyarakat, dalam hal ini mahasiswa.
Dirinya menuturkan, pemerintah ingin supaya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa berjalan dengan maksimal. Oleh karenanya, kritik memang diperlukan.
Ia pun berharap agar kritik yang diberikan kepada pemerintah adalah sesuatu yang membangun, bukan justru melanggar HAM.
Namun, ia menegaskan, jangan sampai kritik tersebut justru menentang hak-hak yang harusnya didapatkan warga negara, termasuk pangan.
"Tapi menentang, mau meniadakan program-program hak atas sandang, pangan, dan papan adalah orang yang menentang Hak Asasi Manusia,” tuturnya lagi. (iwh)
Load more