Dua Gebrakan Baru KDM: Reformasi Anggaran Bekasi hingga Ojek-Angkot di Jawa Barat Libur Selama Mudik Lebaran
- tvOnenews.com - Cepi Kurnia
Bandung, tvOnenews.com - Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM) membuat beberapa gebrakan baru belakangan ini. Mulai dari reformasi anggaran di Kabupaten Bekasi hingga mengusulkan kegiatan tukang ojek, sopir angkot, dan tukang becak libur selama mudik Lebaran 2026.
Dalam gebrakan pertama, KDM sempat Safari Ramadhan di Lapangan Den Sakti, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (20/2/2026).
Pada momen itu, KDM mulanya menjelaskan filosofi kepemimpinan yang baik untuk mengabdi pada masyarakat.
"Sekali lagi, hidup itu adalah perjalanan, maka jalan itu harus mulus dan lurus, dan kalau ada kelokan, kelokannya harus indah," kata KDM dalam keterangannya dikutip, Selasa (24/2/2026).
KDM Reformasi Anggaran Daerah di Kabupaten Bekasi
- tvOnenews.com/Taufik Hidayat
Kemudian, KDM memaparkan betapa pentingnya menghadirkan kesejahteraan. Pemimpin harus bertanggung jawab menjalani tugas sebagai penyelenggara negara.
Dalam perspektif Islam, kata KDM, dianalogikan sebagai Amilin. Amilin merupakan pengelola amanah publik.
Ia menegaskan, pengelolaan dana masyarakat harus bersifat proporsional. Dengan langkah ini, masyarakat akan merasakan manfaatnya khususnya warga di Kabupaten Bekasi.
"Amilin itu tidak boleh terlalu besar mengambil bagian, batasnya sekitar 10 sampai 15 persen. Kalau terlalu besar, sisa anggaran untuk rakyat menjadi kecil dan pembangunan sulit bergerak cepat," jelasnya.
Gubernur Jabar itu menyampaikan kritisnya terkait pola belanja anggaran di Bekasi. Ia menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Bekasi belum sepenuhnya efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, pendidikan, hingga infrastruktur.
"Tugas penyelenggara negara itu membereskan perut rakyat agar tidak ada yang lapar, membereskan sekolah supaya tidak ada anak yang putus sekolah, dan memastikan jalan tidak berlubang," tegasnya.
Seluruh kepala daerah hingga jajaran birokrasi harus terbuka mengelola keuangan daerah. Tujuannya menjaga kepercayaan masyarakat terkait pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.
"Kita umumkan secara terbuka, kita punya uang sekian, belanjanya sekian, peruntukannya sekian, rakyat harus tahu sampai titik koma anggaran kita," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, ia menyinggung soal pembangunan dari proyek normalisasi sungai hingga tata ruang di Bekasi yang semrawut. Hal ini menyebabkan tidak ada pengendalian banjir dari aliran sungai yang meluap di Kabupaten Bekasi.
Load more