Tak Cukup ke DPR, Ini Alasan Ketua BEM UGM Pilih Surati UNICEF Terkait Kontroversi MBG
- YouTube/forumkeadilanTV
tvOnenews.com - Sikap Tiyo Ardianto, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), menuai perhatian publik.
Ini terkait langkah beraninya mengirim surat resmi kepada United Nations Children’s Fund (UNICEF) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Tindakan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan, mengapa BEM UGM tidak menyalurkan kritiknya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melainkan memilih jalur internasional lewat UNICEF.
Dalam pernyataannya yang disampaikan lewat kanal YouTube Abraham Samad, Tiyo menegaskan bahwa langkah ini bukan tanpa alasan.
Menurutnya, kanal-kanal perubahan di dalam negeri sudah mengalami kebuntuan.
Aspirasi mahasiswa dan publik kerap kali tidak mendapatkan respons berarti dari lembaga-lembaga resmi, termasuk parlemen.
“Ada realitas di dalam publik hari ini bahwa rasanya pendidikan itu lebih mendesak untuk diberi solusi ketimbang MBG,” ujar Tiyo.
“Stunting harus dientaskan, iya. Tetapi metode pengentasannya mestinya tidak memakai logika proyek, harusnya pakai logika program atau gerakan. Yang jelas, ada suasana batin bahwa rezim ini jalan perbaikannya itu mampet semua," tegasnya.
Pernyataan itu menunjukkan kekecewaan mendalam terhadap arah kebijakan pemerintahan saat ini yang dinilai terlalu berorientasi proyek tanpa memperhatikan esensi pembangunan manusia.
Tiyo menilai, MBG yang seharusnya menjadi program untuk mengatasi stunting justru dijalankan dengan pendekatan proyek besar-besaran yang cenderung berbau politik dan ekonomi.
Lebih lanjut, Tiyo bahkan melontarkan kritik tajam terhadap Presiden Prabowo dengan menyebut adanya “inkompetensi laten” di dalam kepemimpinan negara.
Meski pernyataannya dianggap kontroversial, Tiyo menegaskan bahwa kritik tersebut berangkat dari analisis substantif, bukan serangan pribadi.
“Penting untuk memberitahu bahwa presiden kita ini inkompetensi yang laten, sayangnya inkompetensi laten ini tidak dipahami oleh Presiden dan saya tidak tahu apakah orang-orang di sekitarnya cukup berani untuk mengatakan itu," sambungnya.
Tiyo menjelaskan, keputusannya untuk menyurati UNICEF berawal dari rasa keprihatinan mendalam terhadap kondisi sosial masyarakat yang semakin timpang.
Ia menyinggung kasus tragis seorang anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli pena dan buku seharga Rp10 ribu.
Bagi Tiyo, kejadian itu adalah simbol nyata betapa pendidikan di Indonesia sedang berada dalam keadaan darurat.
“Suasana itu kemudian sampai puncak ketika ada seorang anak di NTT yang memutuskan untuk menyelesaikan hidupnya setelah gagal membeli pena dan buku. Sementara ironinya, di saat bersamaan negara setiap hari menggelontorkan Rp1,2 triliun untuk MBG,” ujarnya.
Dalam pandangan Tiyo, kondisi tersebut menggambarkan ketimpangan moral dan prioritas pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Ia menganggap bahwa mengirim surat ke UNICEF adalah bentuk “teriakan global” agar dunia internasional mengetahui bahwa ada persoalan serius dalam tata kelola kebijakan sosial di Indonesia.
Tiyo menyebut, bukan hanya UNICEF yang menjadi target surat tersebut, melainkan juga “warga dunia” secara umum.
Ia berharap masyarakat internasional dapat turut bersuara untuk membantu rakyat Indonesia memperjuangkan hak-hak dasar yang seharusnya dijamin oleh konstitusi.
“Kemampatan, kebuntuan, jalan-jalan perbaikan itu enggak bisa kita dobrak hanya di bangsa ini. Saya rasa warga dunia enggak hanya berbicara soal lembaga UNICEF, tapi lebih luas lagi, warga dunia harus bantu rakyat Indonesia menyelamatkan masa depan bangsanya, karena kita hari ini punya presiden yang enggak bisa dikasih tahu siapa-siapa," tegas Tiyo.
Bagi Tiyo, surat yang dikirim ke UNICEF bukan sekadar simbol protes, melainkan seruan moral dari mahasiswa Indonesia agar dunia tahu bahwa sistem pendidikan di tanah air sedang menghadapi tantangan serius akibat salah arah kebijakan.
Ia berharap langkah ini menjadi pemicu bagi perubahan nyata dan membuka kembali kanal-kanal demokrasi yang selama ini dianggap tertutup.
Langkah berani Ketua BEM UGM ini menimbulkan reaksi beragam di kalangan publik.
Sebagian pihak menilai tindakan tersebut sebagai bentuk idealisme mahasiswa yang masih hidup. (adk)
Load more