Satu Tahun Pramono-Rano, Senator Jakarta Beri Tujuh Catatan Penting untuk Pembangunan

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota DPD RI, Fahira Idris memberikan sejumlah catatan untuk satu tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano karno.

Menurut Fahira, selama satu tahun pertama, pasangan dari PDIP itu telah menunjukkan fondasi yang cukup baik. Ia menyebut di bidang ekonomi hingga tata kelola transportasi publik patut diapresiasi.

"Jakarta adalah kota dengan tantangan berlapis yang membutuhkan konsistensi dan keberanian dalam pengambilan keputusan," kata Fahira, dikutip Rabu (25/2/2026).

Meski demikian, ia menyebutkan masalah-masalah klasik mulai dari banjir, macet, polusi udara, hingga ketimpangan sosial masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan.

Ia menilai, selama ini pemerintahan Pramono masih menangani banjir dengan pendekatan struktural, belum menangani soal solusi berbasis alam dan integrasi hulu-hilir.

Terkait hal ini, senator asal Jakarta itu menyampaikan setidaknya tujuh rekomendasi untuk satu tahun pemerintahan Pramono-Rano.

Baca Juga

Mengenal Parhan, Kucing Gemoy Kesayangan Warga Senayan City yang Viral akibat Polemik Adopsi

Pertama, terkait penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta harus menanganinya secara lebih sistemik dan ekologis. Harus ada integrasi kebijakan di Jakarta serta daerah penopangnya.

Selanjutnya, terakait transportasi publik harus juga memikirkan perbaikan akses pejalan kaki. Ia juga menyoroti konektivitas first-mile dan lasti-mile supaya masyarakat bisa dengan nyaman beralih dari kendaraan pribadi.

Rekomendasi ketiga, ia menyoroti soal polusi yang membutuhkan langkah tegas, khususnya dalam transisi energi bersih dan penguatan uji emisi. Selain itu, Fahira juga menilai perlu dimasifkan elektrifikasi transportasi publik.

Keempat, lanjut dia, terkait pengelolaan sampah yang harus fokus pada mengurangi sumber hingga optimalisasi bank sampah berbasis komunitas.

Selanjutnya, Fahira memberi rekomendasi soal strategi industri dan ekonomi di Jakarta. Ia menyarankan pemerintah untuk mengarahkan kebijakan terkait ekonomi hijau dan industri kreatif.

Terkait ekonomi tersebut, ia juga menyarankan agar UMKM dijadikan subjek utama pertumbuhan perekonomian.

Rekomendasi keenam, Pemprov DKI Jakarta harus memperkuat digitalisasi serta integrasi data di dalam reformasi birokrasi. Fahira mengatakan, perlu ada pengawasan ketat terhadap praktik tidak profesional.

Ketujuh, Fahira mendorong perencanaan kota yang melibatkan partisipasi warga. Ia mengatakan, kebijakan yang berkaitan dengan hunian hingga penataan kota perlu cara pembangunan inklusif.

“Setahun pertama adalah fondasi. Tahun kedua harus menjadi fase percepatan dampak. Jakarta memiliki potensi besar menjadi kota global yang modern sekaligus berkeadilan. Kuncinya adalah konsistensi, kolaborasi, dan keberanian kebijakan,” katanya lagi. (iwh)