Dana Pendidikan Dipakai untuk MBG, PDIP: Ironi Masih Banyak Sekolah Rusak dan Keluhan Guru

Jakarta, tvOnenews.com - Kebijakan pemerintah menggunakan anggaran pendidikan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan tajam. 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai langkah itu menjadi ironi di tengah masih banyaknya sekolah rusak dan keluhan kesejahteraan guru.

Ketua DPP PDIP, MY Esti Wijayati, yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI, secara terbuka membenarkan bahwa dana MBG memang diambil dari pos anggaran pendidikan.

Ia mengaku kebanjiran pertanyaan warga yang bingung dengan simpang siur informasi di media sosial.

"Di WA (WhatsApp) saya pun sangat banyak yang menanyakan untuk memperjelas. Ada yang panggil Mbak, Bu, atau Bunda. 'Bunda, ini beritanya katanya MBG itu tidak mengambil anggaran pendidikan, yang benar yang mana toh Bun?' sambil menyertakan berita-berita dari medsos," ungkap Esti dalam konferensi pers di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Menjawab kebingungan itu, Esti menegaskan program MBG memang memotong porsi anggaran pendidikan. Karena itu, Fraksi PDIP merasa perlu meluruskan narasi yang dinilai tidak sesuai fakta.

Baca Juga

Tuai Polemik, PDIP Pertanyakan Syarat TKDN Mobil Pick Up yang Impor dari India

Menurutnya, penggunaan dana triliunan rupiah dari pos pendidikan patut disayangkan. Sebab, hingga kini masih banyak sekolah di berbagai daerah yang kondisinya memprihatinkan.

"Kita bisa melihat banyak tempat di berbagai wilayah, sekolah-sekolah masih kita lihat sangat tidak layak, apalagi bicara soal sarana prasarananya. Kawan-kawan bisa melihat bagaimana (berita) yang muncul di Nusa Tenggara Timur yang jauh di sana, dan beberapa wilayah lainnya," papar Esti.

Ia menilai, jika anggaran pendidikan tidak dipecah untuk program lain, pemerintah seharusnya bisa lebih fokus pada pemerataan fasilitas dan revitalisasi bangunan sekolah.

"Maka kita berpikiran, alangkah indahnya jika anggaran pendidikan ini bisa kita optimalkan dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi minimnya fasilitas pendidikan kita di berbagai wilayah," tambahnya.

Tak hanya soal infrastruktur, Esti juga menyoroti kesejahteraan guru yang dinilai belum sebanding dengan besarnya anggaran pendidikan. Ia meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai keluhan tenaga pendidik.

"Kita juga perlu mendengarkan begitu banyak keluhan yang masuk terkait dengan kepantasan, bagaimana penghormatan kita terhadap guru-guru yang ada," tegas Esti.

Esti memastikan, PDIP tidak akan diam jika narasi publik dinilai melenceng dari data yang ada.

"Pertanyaan itu sangat banyak muncul, dan tentu saja kita perlu menjawab dan menjelaskan apa adanya sesuai data. Memang itu kebenaran yang harus kita berikan," tandasnya.(rpi/raa)