Garasi Lama, Jam Miliaran: Membaca Kekayaan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di Balik Polemik Mobil Dinas Rp8,5 Miliar

Jakarta, tvOnenews.com - Di tengah polemik mobil dinas senilai Rp8,5 miliar, perhatian publik kini bergeser pada satu hal krusial: siapa sebenarnya Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan bagaimana peta kekayaannya sebagai Gubernur Kalimantan Timur?

Data LHKPN, koleksi kendaraan pribadi, hingga sorotan gaya hidup mewah kini menjadi bahan perbincangan di masyarakat yang tak terhindarkan.

Profil Singkat Rudy Mas’ud: Pengusaha yang Naik ke Puncak Politik

Rudy Mas’ud bukan nama baru di Kalimantan Timur. Lahir di Balikpapan pada 7 Desember 1981, Rudy tumbuh dari latar belakang pengusaha sebelum masuk ke panggung politik nasional. Ia menempuh pendidikan ekonomi secara berjenjang di Universitas Mulawarman, mulai dari Sarjana Ekonomi (2006), Magister Ekonomi (2020), hingga meraih gelar Doktor bidang Ekonomi pada 2024.

Sebelum terjun penuh ke dunia politik, Rudy dikenal aktif di sektor strategis Kalimantan Timur, khususnya transportasi energi, logistik, dan galangan kapal. Jejak bisnis inilah yang kerap disebut menjadi fondasi utama kekayaannya hari ini.

Karier politik Rudy menanjak saat terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2019–2024 dari daerah pemilihan Kalimantan Timur. Di Senayan, ia bertugas di Komisi VII yang membidangi energi, riset, dan teknologi. Di internal Partai Golkar, posisinya juga strategis, mulai dari Wakil Sekretaris Jenderal DPP hingga Ketua DPD Golkar Kalimantan Timur. Puncaknya, Rudy memenangkan Pilkada 2024 dan menjabat Gubernur Kalimantan Timur periode 2025–2030.

Baca Juga

Harta Kekayaan Syarifah Suraidah, Istri Gubernur Kaltim yang Disorot di Tengah Kisruh Mobil Dinas Rp8,5 Miliar

LHKPN Rudy Mas’ud: Kekayaan Besar, Utang Juga Jumbo

Sorotan publik kian tajam ketika Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Rudy Mas’ud mencuat. Dalam laporan periodik terakhir, Rudy mencatatkan total kekayaan bersih sekitar Rp166,5 miliar. Angka ini terbilang besar, namun tidak berdiri sendiri.

Di balik itu, terdapat utang senilai sekitar Rp137 miliar, yang secara signifikan memengaruhi nilai bersih kekayaannya. Aset Rudy tersebar dalam beberapa kategori utama, mulai dari properti, harta bergerak, hingga kategori “harta lainnya” yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Properti yang dilaporkan berada di kisaran Rp26,5 miliar, sementara kategori “harta lainnya” tercatat menembus lebih dari Rp260 miliar. Komposisi ini menegaskan bahwa sumber kekayaan Rudy tidak bertumpu pada satu jenis aset saja, melainkan terdiversifikasi, sebagaimana tipikal pengusaha lama di sektor energi dan logistik.

Isi Garasi Pribadi: Mobil Lawas, Nilainya Ratusan Juta

Menariknya, ketika publik menyoroti mobil dinas Rp8,5 miliar, data LHKPN justru menunjukkan koleksi mobil pribadi Rudy Mas’ud tergolong sederhana. Tidak ada supercar, tidak pula SUV mewah terbaru.

Dalam laporan kekayaannya, hanya tercatat tiga unit kendaraan pribadi dengan total nilai sekitar Rp250 juta, seluruhnya merupakan hasil sendiri:

• Honda CR-V tahun 2010 senilai Rp100 juta

• Honda Freed tahun 2009 senilai Rp80 juta

• Suzuki SX4 X-Over tahun 2007 senilai Rp70 juta

Ketiga mobil tersebut adalah kendaraan keluarga yang kini berusia belasan tahun. Fakta ini menciptakan kontras tajam antara garasi pribadi yang sederhana dan fasilitas negara bernilai miliaran rupiah yang kini menjadi polemik.

Jam Tangan Mewah: Titik Kritis Transparansi

Jika koleksi mobil terkesan biasa, sorotan berbeda muncul dari aksesori yang dikenakan Rudy di ruang publik. Beberapa kali, ia tertangkap kamera mengenakan jam tangan kelas atas yang identik dengan merek seperti Richard Mille dan Audemars Piguet, dengan estimasi harga mencapai miliaran rupiah per unit.

Namun, dalam LHKPN, nilai “harta bergerak lainnya” yang mencakup perhiasan dan barang bernilai tinggi hanya dilaporkan sekitar Rp450 juta. Perbedaan antara visual yang terlihat dan angka dalam laporan inilah yang memicu tanda tanya publik, sekaligus mendorong tuntutan transparansi yang lebih rinci.

Antara Marwah Jabatan dan Sensitivitas Publik

Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pengadaan mobil dinas mahal bukan bentuk foya-foya, melainkan demi menjaga marwah Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara. Namun, di era keterbukaan informasi, argumen tersebut tak bisa dilepaskan dari profil kekayaan pribadi pejabat yang bersangkutan.

Kontras antara mobil pribadi ratusan juta, jam tangan bernilai miliaran, dan mobil dinas Rp8,5 miliar membentuk satu narasi besar yang kini dinilai publik. Bukan semata soal legalitas, melainkan soal kepantasan dan kepekaan.

Polemik ini pada akhirnya menempatkan Rudy Mas’ud di titik krusial: bagaimana membangun kepercayaan publik dengan transparansi harta kekayaan, sekaligus menjawab ekspektasi masyarakat di tengah tuntutan efisiensi anggaran. Di Kalimantan Timur, marwah kepemimpinan kini bukan hanya soal citra, tetapi juga soal keterbukaan dan akuntabilitas. (nsp)