DPR Bongkar Sesat Pola Pikir MBG: Pendidikan Tanpa Makan Bergizi Justru Mustahil Jalan

“Ketika kebutuhan anak bertambah, negara wajib hadir. Pertanyaannya bukan siapa yang dikorbankan, tetapi apakah kebutuhan dasar lain tetap terjaga,” katanya.

Efisiensi Anggaran Bukan Pangkas Hak Rakyat

Terkait isu efisiensi anggaran, Azis menegaskan bahwa kebijakan efisiensi bukan berarti memangkas hak-hak masyarakat, apalagi hak anak. Efisiensi, kata dia, dilakukan dengan mengoreksi belanja yang tidak optimal dari berbagai pos anggaran.

Dana hasil efisiensi tersebut kemudian diarahkan ke program-program yang dinilai memberikan dampak langsung kepada masyarakat, salah satunya program Makan Bergizi Gratis.

“Anggaran negara bukan pamflet politik. Ia bekerja dengan struktur, klasifikasi, dan logika yang sering kali tidak ramah bagi emosi,” ujarnya.

Kritik soal Angka Dinilai Menyesatkan Publik

Baca Juga

Bos BGN: Setiap Dapur MBG Bakal Terima Rp 500 Juta per Hari Langsung Tanpa Lewat Pemda

Azis juga mengkritik narasi yang menggiring angka ratusan triliun rupiah ke ruang publik seolah sedang terjadi perampasan hak pendidikan. Menurutnya, penyederhanaan angka tanpa konteks justru berpotensi menyesatkan masyarakat.

Ia menilai polemik tersebut lebih banyak digerakkan oleh narasi politik ketimbang pemahaman utuh terhadap mekanisme anggaran negara.

“Persoalannya tidak sesederhana angka besar lalu disimpulkan sebagai pengkhianatan terhadap masa depan pendidikan,” kata Azis.

Pendidikan dan Gizi Harus Berjalan Bersamaan

Azis menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pendidikan dan pemenuhan gizi anak adalah satu kesatuan kebijakan. Negara, kata dia, tidak boleh terjebak pada dikotomi palsu yang justru merugikan anak-anak.

Menurutnya, membiarkan anak belajar dalam kondisi lapar justru akan meruntuhkan tujuan pendidikan itu sendiri. Karena itu, program Makan Bergizi Gratis harus dipahami sebagai fondasi, bukan ancaman, bagi masa depan pendidikan nasional. (nsp)