DPR Bongkar Sesat Pola Pikir MBG: Pendidikan Tanpa Makan Bergizi Justru Mustahil Jalan

Jakarta, tvOnenews.com — Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menegaskan bahwa narasi yang memisahkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pendidikan anak merupakan cara pandang yang keliru dan menyesatkan. Menurutnya, narasi tersebut seolah memaksa negara memilih antara anak yang kenyang atau anak yang cerdas, padahal keduanya berada pada satu garis kebijakan yang sama.

Azis menilai, pendidikan justru tidak akan berjalan jika anak-anak dipaksa belajar dalam kondisi lapar. Oleh karena itu, memperhadapkan program MBG dengan anggaran pendidikan dinilainya sebagai kesalahan berpikir yang terus direproduksi di ruang publik.

Narasi Keliru: Kesejahteraan Anak Dipertentangkan

Azis menyebut narasi yang berkembang saat ini menggiring opini publik seolah-olah program makan bergizi menggerus hak dasar pendidikan. Padahal, menurut dia, persoalan tersebut tidak sesederhana membandingkan pos anggaran secara mentah.

“Kesalahan berpikir yang terus direproduksi adalah menyamakan ‘bagian dari anggaran pendidikan’ dengan ‘pengambilan dari kebutuhan dasar pendidikan’. Ini bukan sekadar kekeliruan teknis, tetapi cara baca yang sengaja disederhanakan,” ujar Azis di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Ia menilai publik seolah diajak percaya bahwa negara sedang dihadapkan pada pilihan ekstrem: antara mencerdaskan atau mengenyangkan anak-anak. Padahal, dua hal tersebut tidak bisa dipisahkan.

Baca Juga

Konsep MBG 2.0 Diharapkan Dapat Tingkatkan Kualitas dan Efektivitas Layanan Program Makan Bergizi Gratis

Anggaran Pendidikan Bukan Sekadar Ruang Kelas

Menurut Azis, pemahaman sempit tentang anggaran pendidikan menjadi akar kegaduhan. Banyak pihak menganggap anggaran pendidikan hanya sebatas pembangunan ruang kelas, pengadaan buku, atau gaji guru.

Padahal, dalam kerangka kebijakan negara, pendidikan mencakup seluruh prasyarat agar anak bisa belajar secara utuh sebagai manusia. Di titik inilah program MBG ditempatkan.

“Negara tidak hanya membiayai ruang kelas atau buku, tetapi juga memastikan anak hadir di kelas dalam kondisi fisik dan mental yang siap. Program makan bergizi bukan pengganti, apalagi pemotong, melainkan penopang,” tegasnya.

MBG Dinilai Sejalan dengan Mandat Konstitusi

Azis juga menyinggung mandat konstitusi yang mewajibkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN. Ketika anggaran negara meningkat, porsi pendidikan otomatis ikut naik.

Dalam konteks tersebut, kebutuhan program makan bergizi yang semakin besar—karena penerima manfaatnya bertambah—diakomodasi dalam kerangka anggaran pendidikan. Hal ini, menurut Azis, sah secara konstitusional dan logis secara kebijakan.

“Ketika kebutuhan anak bertambah, negara wajib hadir. Pertanyaannya bukan siapa yang dikorbankan, tetapi apakah kebutuhan dasar lain tetap terjaga,” katanya.

Efisiensi Anggaran Bukan Pangkas Hak Rakyat

Terkait isu efisiensi anggaran, Azis menegaskan bahwa kebijakan efisiensi bukan berarti memangkas hak-hak masyarakat, apalagi hak anak. Efisiensi, kata dia, dilakukan dengan mengoreksi belanja yang tidak optimal dari berbagai pos anggaran.

Dana hasil efisiensi tersebut kemudian diarahkan ke program-program yang dinilai memberikan dampak langsung kepada masyarakat, salah satunya program Makan Bergizi Gratis.

“Anggaran negara bukan pamflet politik. Ia bekerja dengan struktur, klasifikasi, dan logika yang sering kali tidak ramah bagi emosi,” ujarnya.

Kritik soal Angka Dinilai Menyesatkan Publik

Azis juga mengkritik narasi yang menggiring angka ratusan triliun rupiah ke ruang publik seolah sedang terjadi perampasan hak pendidikan. Menurutnya, penyederhanaan angka tanpa konteks justru berpotensi menyesatkan masyarakat.

Ia menilai polemik tersebut lebih banyak digerakkan oleh narasi politik ketimbang pemahaman utuh terhadap mekanisme anggaran negara.

“Persoalannya tidak sesederhana angka besar lalu disimpulkan sebagai pengkhianatan terhadap masa depan pendidikan,” kata Azis.

Pendidikan dan Gizi Harus Berjalan Bersamaan

Azis menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pendidikan dan pemenuhan gizi anak adalah satu kesatuan kebijakan. Negara, kata dia, tidak boleh terjebak pada dikotomi palsu yang justru merugikan anak-anak.

Menurutnya, membiarkan anak belajar dalam kondisi lapar justru akan meruntuhkan tujuan pendidikan itu sendiri. Karena itu, program Makan Bergizi Gratis harus dipahami sebagai fondasi, bukan ancaman, bagi masa depan pendidikan nasional. (nsp)