BEM UI Sampaikan Aspirasi di Mabes Polri

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada Jumat (27/2/2026). Kegiatan ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan pandangan dan harapan mereka terkait penegakan hukum serta pembenahan institusi kepolisian.

Berdasarkan pantauan di lapangan, massa aksi mulai berkumpul di kawasan Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Mayoritas peserta mengenakan almamater kuning khas Universitas Indonesia, namun terlihat pula mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi lain yang turut hadir. Aksi berlangsung tertib dengan dua mobil komando yang digunakan untuk menyampaikan orasi dan tuntutan secara bergantian.

Melalui aksi ini, mahasiswa menyampaikan keprihatinan atas peristiwa dugaan kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian di wilayah Tual, Maluku. Isu tersebut menjadi salah satu latar belakang utama mahasiswa turun ke jalan, dengan harapan agar proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.

Selain itu, massa aksi juga menyampaikan pandangan kritis terhadap kepemimpinan Polri saat ini. Dalam beberapa orasi, mahasiswa menyerukan perlunya evaluasi menyeluruh di tubuh kepolisian, termasuk pada tingkat pimpinan tertinggi. Nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut disebut dalam konteks dorongan evaluasi dan tanggung jawab institusional.

Lima Aspirasi Utama Mahasiswa

Dalam aksi tersebut, BEM UI merumuskan lima poin aspirasi yang disampaikan secara terbuka kepada publik dan aparat kepolisian.

Baca Juga

Analis Sebut Penguatan Fungsi Kompolnas Tak Perlu Buat UU Baru

Pertama, penegakan hukum yang tegas dan adil.
Mahasiswa mendorong agar aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi pidana sesuai ketentuan kepada anggota kepolisian yang terbukti melanggar hukum, khususnya dalam kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa warga sipil. BEM UI menilai penegakan hukum yang objektif merupakan fondasi utama kepercayaan publik terhadap Polri, sekaligus wujud komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Kedua, evaluasi kepemimpinan di tubuh Polri.
Dalam poin ini, mahasiswa menyampaikan aspirasi agar dilakukan evaluasi terhadap pimpinan Polri, termasuk Kapolri dan Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto. Menurut mahasiswa, evaluasi kepemimpinan penting untuk memastikan sistem pengawasan internal berjalan efektif dan mampu mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang.