Imbas Konflik Timur Tengah, DPR Desak Pemerintah Mitigasi Jemaah Umrah di Negara Transit

Jakarta, tvOnenews.com - Konflik yang memanas di Timur Tengah mulai berdampak langsung pada jemaah umrah asal Indonesia.

Penutupan ruang udara dan gangguan jadwal penerbangan internasional membuat puluhan ribu jemaah terancam tertahan di negara transit.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mendesak Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tidak lambat mengambil langkah mitigasi.

Ia menegaskan, koordinasi sudah dilakukan, namun langkah konkret harus segera terlihat.

"Kami di Komisi VIII DPR RI terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah, khususnya Kemenhaj, untuk memitigasi perkembangan situasi di Timur Tengah. Perhatian kuat kami saat ini tertuju pada jemaah yang menggunakan penerbangan transit, seperti di Doha, Qatar, maupun Dubai, karena mereka yang paling rentan terdampak jika terjadi penutupan ruang udara secara mendadak," ujar Abdul Wachid, Minggu (1/3/2026).

Sumber :

• tvOnenews/Hadi Zulkifli

Baca Juga

Prabowo Mau Terbang ke Iran jadi Fasilitator, Menohok Respons DPR: Setelah Masuk BoP, Memang Masih Dipercaya?

Menurutnya, jemaah yang berada di titik transit seperti Doha dan Dubai menjadi kelompok paling rawan jika eskalasi konflik berujung pada penutupan akses penerbangan secara tiba-tiba.

Situasi ini dinilai tidak boleh dianggap sepele, apalagi arus keberangkatan umrah meningkat tajam saat Ramadhan.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga mengingatkan tanggung jawab penuh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Ia meminta travel tidak lepas tangan ketika situasi darurat terjadi.

"Saya meminta pihak travel (PPIU) untuk benar-benar bertanggung jawab dan bekerja sama penuh dengan Pemerintah. Tidak boleh ada jemaah yang dibiarkan tanpa kejelasan," ungkap Abdul Wachid.

"Di saat yang sama, Pemerintah melalui Kemenhaj harus menjalin komunikasi yang sangat intensif dengan pihak KBRI di negara-negara transit tersebut, serta seluruh stakeholder terkait lainnya agar perlindungan jemaah kita terjamin," tegasnya.

Tak hanya meminta koordinasi, Wachid bahkan memberi batas waktu. Jika situasi tak kunjung membaik, ia menuntut langkah darurat segera diumumkan.

"Jika dalam lima hari ke depan situasi keamanan masih terus memanas, kami mengharapkan sudah ada langkah konkret untuk perlindungan WNI, baik yang sedang melaksanakan umrah di tanah suci maupun yang terdampar di negara-negara transit," tambahnya.

Memasuki bulan suci Ramadan, ia juga mengeluarkan imbauan keras bagi masyarakat yang hendak berangkat umrah.

"Kami mengimbau masyarakat agar menunda dulu perjalanan umrah, baik yang direncanakan di akhir Ramadan, maupun selama bulan Ramadan. Kita harus menunggu sampai ada pemberitahuan resmi mengenai jaminan keamanan selanjutnya. Keselamatan nyawa adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar," kata Wachid.

Ia memastikan Komisi VIII tidak akan tinggal diam dalam situasi ini.

"Intinya, Komisi VIII DPR RI akan terus memantau setiap perkembangan dan memastikan koordinasi lintas sektoral ini berjalan maksimal demi keselamatan seluruh jemaah Indonesia," pungkasnya. (rpi/muu)