MBG Dinilai Perkuat Fondasi Pendidikan, Kalima: Jangan Giring Opini dengan Narasi yang Menyesatkan

Jakarta, tvOnenews.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah politisi melontarkan kritik terkait sumber pendanaannya yang disebut berasal dari anggaran pendidikan nasional. Kritik tersebut memunculkan narasi bahwa MBG berpotensi mengurangi upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Namun, pandangan berbeda disampaikan pengamat sosial dan kebijakan publik dari Kader Literasi Indonesia Maju (Kalima), Aiman Adnan. Ia menilai opini yang berkembang justru menyesatkan dan tidak menghadirkan gambaran utuh mengenai struktur anggaran negara.

MBG Disebut Jadi Fondasi Proses Belajar

Menurut Aiman, program MBG tidak dapat dipisahkan dari upaya memperkuat kualitas pendidikan. Ia menegaskan, pemenuhan gizi anak merupakan prasyarat dasar agar kegiatan belajar-mengajar berjalan efektif.

“Sebaiknya mari kita lebih banyak memberikan dukungan kepada pemerintah untuk memperbaiki program-program ini supaya lebih tepat sasaran, bukan semakin banyak melakukan kritik dengan menyebarkan informasi sesat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Aiman menilai, sulit membicarakan peningkatan mutu pendidikan tanpa memastikan kondisi dasar peserta didik terpenuhi. Anak yang belajar dalam kondisi lapar, kata dia, berpotensi mengalami penurunan konsentrasi dan daya serap.

Baca Juga

Dampak Program Prioritas MBG Diklaim Telah Memicu Pertumbuhan Ekonomi

“Kalau ada politisi mengaku peduli pendidikan tapi tidak rela anak kenyang sebelum belajar, publik wajar bertanya: pendidikan versi siapa yang sedang mereka bela?” katanya.

Telah Disetujui Bersama di DPR

Lebih lanjut, Aiman menyoroti anggapan bahwa MBG merupakan kebijakan sepihak yang tidak melalui proses politik memadai. Ia menegaskan program tersebut telah dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah dan DPR dalam pembahasan anggaran.

“MBG dibahas, disetujui, dan diketok bersama di DPR. Dan di DPR itu termasuk fraksi yang sekarang paling keras menyerang,” ujarnya.

Ia mempertanyakan konsistensi sikap politik yang berubah setelah program berjalan. Menurutnya, jika kini program dianggap bermasalah, maka publik berhak mengetahui alasan perubahan sikap tersebut.

“Kalau sekarang disebut bermasalah, pertanyaannya sederhana: kenapa dulu setuju?” katanya.

Anggaran Pendidikan Tidak Berkurang

Isu utama yang mengemuka dalam polemik ini adalah dugaan bahwa MBG menggerus anggaran pendidikan nasional. Namun Aiman menilai narasi tersebut tidak berdasar jika melihat data resmi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).